Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pereekonomian (Menko Perekonomian) Chairul Tanjung (CT) menyatakan, akan mengevaluasi pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. CT mengungkapkan, evaluasi tersebut dilakukan karena pembatasan BBM bersubsidi yang ada saat ini telah memberikan hasil yang tidak signifikan atau tidak sesuai harapan yang ada.
"Pembatasan penyaluran BBM bersubsidi telah kita putuskan untuk dievaluasi setelah rakor hari ini," kata CT di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Terkait evaluasi tersebut, CT menegaskan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan yaitu, pertama, pembatasan BBM bersubsidi nantinya tidak boleh mengganggu kestabilan sosial dan politik di masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, pemanfaatan dan konsumsi BBM bersubsidi tidak boleh untuk tujuan spekulasi serta sasaran tidak wajar lainnya, yang secara tidak langsung dapat merugikan pemerintah dan masyarakat kecil.
"Pertamina harus mengatur BBM secara terukur dan terkendali, tidak boleh BBM itu untuk tujuan spekulasi, tidak wajar dan apalagi menjadi komoditas untuk diperjualbelikan lagi," kata Chairul.
Sementara itu, ia menambahkan, pemerintah memastikan para nelayan mendapatkan prioritas utama untuk mendapatkan solar bersubsidi agar dapat melaut, dan tidak terhambat dalam melakukan kegiatan keseharian.
"Nelayan tetap mendapatkan prioritas dari Pertamina, karena nelayan termasuk masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan," katanya.
Namun, menurut Chairul, pemerintah memberikan catatan terkait pemanfaatan solar tersebut agar komoditas itu benar-benar dimanfaatkan untuk melaut dan tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat umum.
"Saya tidak ingin nelayan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, dengan catatan tidak ada nelayan yang memperjualbelikan BBM. Karena (BBM) ini untuk kebutuhan melaut, jadi ini harus dipenuhi," ujarnya.
