Jumlah PNS Terlalu Banyak, Bebani Anggaran

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan mampu melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sebelunnya, Salah satunya yaitu efisiensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Emil Salim mengatakan, hingga saat ini jumlah PNS terlalu banyak, khususnya di pemerintah pusat, seharusnya jumlah pegawai di pemerintah pusat tidak perlu terlalu banyak.

"Pemerintah pusat itu tidak perlu banyak pegawai. Harus dikurangi," kata Emil di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Menurut Emil, jumlah PNS yang terlalu banyak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menghabiskan dana sekitar 15%-20% dari total APBN.

"Kalau ini sudah besar, tidak ada ruang lagi untuk belanja infrastruktur," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat tidak perlu khawatir kekurangan tenaga kerja, karena tugas pemerintah pusat bisa diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, kata Emil, pegawai pemerintah pusat bisa dikurangi.

"Kan sudah ada otonomi daerah. Roda pemerintahan itu seharusnya sudah bisa berlangsung di provinsi, kabupaten, dan kota," pungkasnya. (Tengku Sufiyanto)