Suara.com - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menolak penunjukkan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengatakan, dipilihnya Menteri Pertanian dari kalangan pengusaha hanya akan menempatkan petani sebagai obyek dan alat produksi yang tak berdaulat.
“Dengan membuat keputusan penempatan menteri pertanian bukan dari wakil petani dan sesuai kriteria petani maka Presiden telah mengambil sikap memunggungi petani, meninggalkan petani yang menjadi kelompok terbesar memilihnya ketika pemilu presiden lalu,” kata Said di Jakarta, Senin (27/10/2014).
Menurut dia, Presiden Jokowi seharusnya memilih pemimpin di sektor pertanian yang mampu memuliakan, mengerti keinginan dan budaya petani dan mau berkorban untuk kepentingan rakyat di atas ambisi pribadi dan kelompok.
“Kegagalan pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan hampir 10 tahun terakhir terjadi karena pembangunannya dilakukan dengan pendekatan pasar. Hadirnya pemimpin yang berlatar belakang pengusaha akan memperberat jeratan pasar/korporasi pada sendi kehidupan petani,” jelasnya.
Amran Sulaiman sendiri bukan orang baru di Tim Jokowi-JK. Di masa kampanye Pilpres lalu, Amran adalah Koordinator Tim Pemengangan Jokowi di Kawasan Timur Indonesia. Tim itu dinamai relawan Sahabat Rakyat. Amran adalah insiyur pertanian Unhas, mantan direktur di PTPN XIV Sulawesi dan pemegang hak paten sekitar 8 racun pembasmi hama pertanian khususnya Tikus.
TERPOPULER
