Suara.com - Ribuan tenaga honorer di jajaran Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara, terancam dirumahkan pada 2015 akibat menurunnya nilai anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015.
Sekdakab Nunukan Drs Tommy Harun di Nunukan, Minggu (2/11/2014), mengatakan, pengurangan tenaga honorer atau kontrak dapat saja dilakukan karena kegiatan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga akan mengalami penurunan.
"Pengurangan tenaga honorer bisa saja dilakukan karena untuk apa mempertahankan lagi kalau tidak ada pekerjaan akibat penurunan mata anggaran pada APBD yang akan datang," tegas Tommy Harun Ia mengatakan jika benar-benar akan dilakukan pengurangan tenaga honorer sebagai dampak menurunnya anggaran maka terdapat SKPD yang bisa tetap dipertahankan seperti tenaga medis, tenaga kebersihan dan tenaga guru.
Sedangkan pada sejumlah SKPD yang jumlah tenaga honorernya cukup banyak sementara kegiatan semakin berkurang seperti pada Dinas PU, Dissosnakertrans dan lain-lain akan tetap dilakukan pengurangan disesuaikan dengan kebutuhan.
Secara terpisah, Bupati Nunukan Drs Basri membantah akan melakukan pengurangan atau merumahkan pegawai honorer meskipun anggaran daerah yang turun drastis.
Alasannya ialah Pemkab belum mempertimbangkan apalagi menginstruksikan untuk melakukan pengurangan sampai saat ini kepada SKPD di jajarannya, kata dia.
"Tidak ada itu rencana pengurangan tenaga honorer. Sampai sekarang saya belum menginstruksikan kepada SKPD untuk melakukan pengurangan (tenaga honorer)," terang dia menegaskan.
Bahkan dia meminta kepada media agar tidak langsung mengekspos apabila mendapatkan isu-isu yang tidak berdasar karena dapat menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat. (Antara)
