Jokowi: Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertemuan dengan para gubernur terus dilanjutkan guna memastikan agar pembangunan pusat dan daerah sinkron, terhubung dan berkelanjutan.

"Ini pertemuan yang kedua, memang ini akan terus kita lakukan, mungkin bisa bulanan, mungkin bisa mingguan supaya bisa sinkron antara program pusat dan juga keinginan daerah," kata Presiden seusai makan siang bersama para gubernur di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Senin, (24/11/2014).

Presiden mengatakan, dengan adanya pertemuan berkala, pemerintah pusat bisa memperoleh masukan dan informasi yang lebih baik dari daerah.

Dengan demikian, maka program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah terus berkesinambungan dengan pembangunan yang dilakukan daerah.

"Misalnya kita ingin, dalam 5 tahun 30 bendungan, tapi smuanya ingin bendungan sehingga kurang. Maka kita putuskan sampai 49 bendungan. Jadi kira-kira itu, agar sambung antara pusat dan daerah. Ini penting sekali," kata Presiden.

Tanpa kesinambungan pusat dan daerah, maka rencana besar dan gagasan besar yang ada di pusat secara organisatoris akan sangat sulit diwujudkan.

Sementara itu, makan siang dengan para gubernur tersebut merupakan rangkaian dari acara pertemuan dan pengarahan Presiden Jokowi kepada para Gubernur Se-Indonesia.

Jokowi memberikan pengarahan kepada para Gubernur Se-Indonesia didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tampak di antaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu tampak hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya serta Menteri Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono. (Antara)