Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhi mengajukan anggaran sebesar Rp726 miliar untuk Badan Keamanan Laut. Kata Tedjo, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk dana operasional teknis serta untuk membeli beberapa infrastruktur yang diperlukan Bakamla.
"Anggaran untuk Bakamla Rp 726 miliar, kemarin dibahas sendiri di Komisi I (DPR). Itu semua untuk kapal patroli, (peralatan)early warning, dan helikopter," kata Tedjo saat ditemui usai rapat koordinasi antar menteri di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (12/02/2015).
Menurut Tedjo, anggaran tersebut telah disetujui Komisi I DPR. Sementara itu mengenai penugasan Bakamla, Tedjo menjelaskan, masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP), yang nantinya akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini.
"PP-nya akan selesai, targetnya waktu jangan lah. Bulan ini bisa iya atau tidak," jelasnya.
Presiden Joko Widodo membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebagai pengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) pada 15 Desember 2014 yang lalu.
"PP-nya akan selesai, targetnya waktu jangan lah. Bulan ini bisa iya atau tidak," jelasnya.
TERPOPULER
