Bangun Tenaga Nuklir, JK Ungkap Kekurangan dan Kelebihannya

Pemerintah melalui Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi berencana membangun pembangkit listrik baru sebesar 35 ribu megawatt (mw) guna memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang mampu menghasilkan 1000 mw. Rencananya akan dibangun di Bangka-Belitung.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru membangun PLTN. Pasalnya masih banyak hal yang harus diperhatikan efek dari pembangunan tersebut.

Dalam seminar yang bertajuk Menentukan Arah Kebijakan Energi Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2015), Jusuf Kalla mengungkapkan kekurangan dan kelebihan jika Indonesia membangun PLTN.

JK mengatakan untuk menggunakan PLTN harus ada berbagai pertimbangan, yaitu soal prinsip kehati-hatian karena sumber energi ini berisiko tinggi terhadap kebocoran reaktor yang berimbas pada lingkungan dan kesehatan manusia.

"Apakah faktor ini sudah dipelajari, sudah dipertimbangkan? Apa hasilnya. Karena kalau bicara soal PLTN ini tidak mudah memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi dari pembangunannya dan pelaksanaan produksinya, " katanya.

JK menyontohkan negara Jepang yang notabene banyak memakai PLTN untuk membantu suplai listrik mereka. Jepang juga pernah mengalami soal tak mudahnya mengelola PLTN apalagi dari risiko gempa.

"Nuklir, Jepang sudah turunkan karena Fukushima. AS, Prancis, Jerman jalan terus kembangkan nuklir, tapi kalau di Jawa masih banyak pilihan energi," katanya.

Selain pertimbangan keselamatan, juga soal pertimbangan lokasi. JK mengatakan di Bangka-Belitung, Kalimantan memang banyak sumber energi untuk nuklir namun kalau dilihat dari segi kebutuhannya cenderung sedikit, sedangkan di Jawa lebih banyak butuh listrik.

"Kita sembrono, nuklir itu besar 1.000 MW, tentu yang cocok di Jawa karena kebutuhannya tinggi, Belitung bisa tapi kebutuhannya kecil, mau bawa ke Jawa nggak bisa, di Kalimantan nggak ada sumber nuklirnya," katanya.

JK meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Studi kelayakannya harus jelas dan apakah memiliki efek yang membahayakan masyarakat atau tidak.

"Ngapain sampai bangun nuklir? energi lain aja masih banyak yang belum dimanfaatkan. Ini harus kita pikirkan betul-betul," kata dia.