Suara.com - Perum Badan Urusan Logistik mengakui saat ini belum bisa merealisasikan penyaluran beras untuk bantuan bagi rakyat miskin secara maksimal. Hingga saat ini, penyaluran raskin baru sekitar 90 persen.
"Penyaluran raskin pada posisi kemarin itu tercatat satu juta 40 ribu ton, kurang lebih sudah 90 persen hingga akhir bulan Mei," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari dalam diskusi Pangan Kita di Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015).
Itu sebabnya, Bulog meminta pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu proses distribusi beras ke masyarakat.
"Pemda mengalokasikan APBD untuk penyaluran raskin dari titik distribusi ke titik bagi," kata dia.
Menurut Lely, jika pemerintah daerah tidak turun tangan, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil akan tetap terbebani karena mereka harus membeli beras dengan harga lebih mahal.
"Harga raskin yang dibayarkan masyarakat di lapangan bervariasi. Enggak heran kalau harganya bervariasi, itu karena ongkos distribusinya dibebankan ke masyarakat. Kalau Pemdanya mengalokasikan ke APBD seperti di Bandung itu, masyarakat terima beras gratis," katanya.
Harga raskin sebesar Rp1.600 per kilogram. Tapi harganya bisa lebih mahal karena ongkos distribusi dibebankan kepada masyarakat.
Lely menjelaskan Bulog memiliki 52 ribu titik distribusi raskin di seluruh Indonesia.
