Suara.com - Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop menyebut hingga akhir Mei 2015 penyerapan anggaran belanja modal di era pemerintahan Joko Widodo saat ini masih rendah.
Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mengalami perlambatan. Ndiame menjelaskan, rendahnya penyerapan anggara belanja modal seperti ini juga terjadi pada era awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Meski demikian, jika pemerintah tidak segera melenyapkan hambatan-hambatan dalam penyerapan anggaran belanja modal, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi akan terhabat.
"Ini sudah setengah tahun berjalan, tapi belanjanya mengkhawatirkan. Seharusnya penyerapan belanja tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini memang pernah tejadi saat pemerintahan SBY, tapi kalau tidak segera diatasi, pertumuhan ekonomi Indonesia akan stagnan," kata Ndiame di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Ndiame menjelaskan dalam laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) Edisi Juli 2015 sampai dengan Mei 2015, belanja modal baru terserap Rp 17 triliun atau 6 persen dari anggaran belanja modal tahun ini. Jumlah itu turun dari periode yang sama sebelumnya Rp 20 triliun atau 9,5 persen dari total anggaran.
Oleh sebab itu, lanjut Ndiame, penting untuk mempercepat pembelanjaan modal di mana anggaran yang ditargetkan meningkat hingga dua kali lipat. Menurutnya, dari segi penerimaan pendapatan pajak sudah mengalami peningkatan sekitar 30 persen. Namun hingga Mei lalu, realisasi penerimaan turun 1,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
"Indonesia dapat bertindak dengan meningkatkan belanja infrastruktur yang berkualitas selama tetap menjaga defisit fiskal dalam batasan 3 persen dari PDB. Perbaikan infrastruktur akan mengurangi biaya logistik dan harga berbagai barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan," katanya.
