Suara.com - Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 7 persen dalam masa awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla, akan sulit dicapai.
"Saya ragu kalau ekonomi bakal tumbuh 7 persen. Kalau dilihat dari kuartal I saja, hanya 4,7 persen. Ini akan sulit. Orientasi dan kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan perubahan," kata Syarkawi, dalam diskusi 'Perekonomian Lebaran', di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).
Syarkawi memperkirakan, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mampu menembus angka 5,2 persen pada akhir tahun 2015. Hal tersebut lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi menurutnya masih berorientasi pada investasi pertambangan.
"Kebijakan yang digunakan masih menggunakan kebijakan lama, yakni genjot investasi di pertambangan. Ini akan sulit untuk mendongkrak pertumbuhan kita. Bahkan di akhir tahun, kalau melihat pergerakan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 5,1 sampai 5,2 persen," jelasnya.
Menurut Syarkawi lagi, untuk bisa tumbuh 7 persen, maka ekonomi Indonesia perlu ditopang oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi industri di dalam negeri.
Syarkawi menilai, tidak mungkin pemerintah hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan bisnis yang dilakukan industri saat ini, maupun dari penjualan sumber daya alam. Menurutnya, kombinasi kedua hal tersebut tanpa dibarengi dengan upaya pemerintah menjaga dan mendorong iklim persaingan usaha, tentu akan sia-sia.
"Sekarang sudah bagus. Penataannya saja (yang) perlu diperbaiki. Pemerintah seharusnya bisa mendorong efisiensi industri, mendorong dilakukannya inovasi industri, sehingga bisa melahirkan produktivitas. Ini yang harus diperbaiki oleh pemerintahan saat ini," tandasnya.
TERPOPULER
