Jusuf Kalla Tegur Keras Rizal Ramli

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para menteri Kabinet Kerja agar jangan bicara dulu sebelum memahami dasar permasalahan.

"Semua menteri itu harus paham dulu baru bicara. Jangan bicara tanpa paham persoalan. Itu bahaya," kata Jusuf Kalla usai menghadiri acara di MPR, Selasa (18/8/2015).

Pernyataan Jusuf Kalla untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang mengaku telah memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan rencana PT. Garuda Indonesia membeli 30 pesawat Airbus tipe 350. Soalnya, maskapai pelat merah ini harus pinjam duit miliaran dolar AS dari China Aviation Bank.

Jusuf Kalla mengungkapkan Rizal juga sudah ditegur oleh Presiden Jokowi atas pernyataannya kepada publik soal Garuda.

"Itu sudah ditegur Presiden. Makannya, paham dulu, ini tidak pernah beli. Baru penandatanganan letter of intent, saya berminat. Bukan kesepakatan jual beli," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan saat ini pemerintah belum memutuskan kesepakatan pembelian pesawat Garuda. Jusuf Kalla menambahkan pembelian bisa dilakukan bila pemerintah memang berminat.

"Ya sesuai keadaan, ya namanya minat," kata Jusuf Kalla.

Tidak hanya soal pesawat, Jusuf Kalla juga menyinggung pernyataan Rizal yang menilai proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal.

"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Jusuf Kalla.

"Listrik itu prasarana, artinya sebelum kita membangun, prasarana itu harus ada. Sebelum industri dibangun, listriknya harus ada, listriknya dilebihkan, jangan pas-pasan, harus dilebihkan, semua negara begitu," Jusuf Kalla mengatakan.

Jusuf Kalla juga membantah proyek pembangkit listrik tersebut sebagai proyek ambisius Jusuf Kalla yang belum tercapai ketika menjabat Wakil Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhdoyono.

"Karena yang meresmikan kan Presiden, bukan saya. Policy (kebijakan) pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," kata dia.