Suara.com - Di masa era orde baru, pemerintah membentuk bank-bank 'khusus' untuk berfokus menjalani fungsi pembiayaan. Mulai dari usaha kecil sampai kegiatan ekspor impor.
Di antara bank-bank itu adalah Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata.
Selain itu Bank Dagang Negara untuk membiayai sektor industri dan pertambangan. Selain itu, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) untuk membiayai kegiatan ekspor dan impor. Semua disatukan dengan menjadi Bank Mandiri saat ini karena jatuh saat krisis 1998.
Satu bank lagi yang masih eksis sampai saat ini adalah Bank Rakyat Indonesia yang dikhususkan untuk memberikan kredit kepada usaha kecil menengah. Bank itu juga dikhususkan untuk nasabah tingkat kecamatan.
"Dulu cara pemerintah membuat bank itu sudah jelas," kata Pakar Perbankan, Iwan Nataliputra di Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Namun menurut Iwan saat ini kondisi perbankan di Indonesia tidak fokus ke satu sektor tertentu. Kebanyakan bisnis bank semua serupa, mulai dari pemberian kredit perumahan sampai pinjaman untuk kegiatan usaha.
"Yang sekarang agak unik itu BTN. Jelas fokusnya hanya ke KPR. Makanya sekarang ini sudah nggak jelas. Kita kehilangan visi intinya," jelas dia.
Dampak paling terasa karena sudah tidak adanya bank-bank itu adalah tidak adanya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Makanya, Pemerintahan Joko Widodo berencana membuat bank infrastruktur lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan itu nantinya akan fokus memberikan pinjaman untuk membangun infrastruktur di Indonesia.
Dahulu peran itu 'dimainkan' Bapindo. "Bapindo, itu support untuk infrastruktur jangka panjang. Jadi nggak untuk yang jangka pendek. Jenis bank yang orientasinya jelas," papar dia.
