Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pada Rabu (9/9/2015) pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi.
Sebelum diumumkan, paket ekonomi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa (8/7/2015).
“Untuk paket kebijakan kami akan sampaikan kepada Presiden Jokowi besok, sehingga Rabu bisa segera diumumkan kepada publik," ujar Darmin saat ditemui di gedung DPR, Senin (7/9/2015).
Paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk meredam merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Darmin mengatakan kementerian terkait telah menggodok paket kebijakan tersebut dalam dua pekan terakhir.
"Besok paket kebijakan yang telah digodok tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo," katanya.
Paket-paket kebijakan ekonomi tersebut, pertama, tentang kebijakan di sektor fiskal dan keuangan. Dalam paket ini, nantinya akan mengatur tentang apartemen kepemilikan asing dan pinjaman luar negeri.
"Jadi pembahasannya itu soal apartemen kepemilikan asing itu, terus sama soal aturan pinjaman ke luar negeri. Jadi nanti ada aturannya. Kalau modalnya kecil enggak usah minjem-minjem. Kalau minjem nanti nyusain masyarakat kecil. Terus soal dana desa yang Rp48 triliun itu kan kita fokuskan aja ke pembangunan jalan dan jembatan di pedesaan. Jadi yang di desa punya penghasilan tambahan dan ada lapangan pekerjaan," katanya.
Kedua, terkait deregulasi kebijakan khusus di bidang investasi. Darmin mengatakan Presiden Joko Widodo paket tentang deregulasi ini untuk segera diselesaikan.
"Ini ada sekitar 100-160 peraturan di investasi. Ini ada yang kita pangkas ada juga yang kita sederhanakan peraturannya. Nah pak Jokowi minta diselesaikan dalam minggu ini," katanya.
Ketiga, paket kebijakan yang akan berhubungan dengan pangan. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan mengeluarkan beras raskin sebanyak 13-14 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan guna menanggulangi permasalahan kekeringan yang kerap melanda Indonesia.
"Rencananya sekitar bulan September atau November begitu lah. Namanya juga kata ibu Khofifah mau diubah menjadi beras untuk sejahtera," katanya.
Keempat, mengenai paket yang bersifat insentif untuk menarik para investor untuk membangun smelter di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produk bernilai tambah yang dihasilkan meningkat di dalam negeri.
"Kalau yang di sektor Minyak, Gas dan Tambang itu insentif sih masuknya. Jadi kayak pembangunan smelter di Indonesia akan kita dorong terus," katanya.
TERPOPULER
