Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan kontrak PT. Freeport Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2021, tidak akan diperpanjang lagi oleh pemerintah.
"Saya telah mengirim surat kepada Freeport. Dengan rumusan sesuai dengan arahan Presiden (Joko Widodo), yang isinya tidak ada risiko hukum maupun politik, tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada perpanjangan kontrak. Nah, rumusan itu menjadi solusi bagi persiapan kelanjutan investasi Freeport jangka panjang, itu saja," kata Sudirman saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).
Rumusan tersebut, katanya, akan menjadi solusi bagi persiapan kelanjutan investasi Freeport Indonesia. Kesepakatan Freeport dan pemerintah Indonesia merupakan kesepakatan yang strategis, katanya.
"Keputusan yang didasari pada mutual respect, baik Freeport sebagai pelaku usaha maupun pemerintah sebagai regulator," kata Sudirman.
Sebelumnya, melalui keterangan tertulis, Sabtu (10/10/2015), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan sinyal untuk memperpanjangan kontrak operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat pasca 2021 di Mimika, Papua, termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada kontrak karya.
"Kami menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Papua yang akan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional," kata Sudirman dalam keterangan tertulis.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur Freeport McMoRan Inc, James R. Moffett, mengaku senang telah mendapat jaminan kepastian hukum dan fiskal dari pemerintah. Dengan begitu, Freeport dapat melanjutkan investasi jangka panjang demi memajukan ekonomi Indonesia.
