Pakar Beberkan Keuntungan Negara dalam Penambahan Saham Freeport 12 Persen

Suara.com - Sejumlah akademisi menilai langkah pemerintah menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12 persen dan memperpanjang izin usaha pertambangan (IUP) hingga 2041 merupakan kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian energi dan sumber daya nasional.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Wardana menjelaskan, peningkatan porsi saham Freeport memberikan keuntungan besar bagi Indonesia karena hasil tambang perusahaan tersebut, terutama tembaga dan emas yang merupakan komoditas penting di era transisi energi.

"Satu, tambang Freeport itu hasil utamanya adalah tembaga dan emas. Nah, dua-duanya itu sekarang sangat penting di dunia. Tembaga, misalnya, sangat dibutuhkan untuk kendaraan listrik. Semua mobil listrik itu komponennya menggunakan tembaga, terutama di bagian baterai dan sistem kelistrikan," ujar yang dikutip, Jumat (17/10/2025).

Ia menambahkan, dengan bertambahnya kepemilikan saham, otomatis keuntungan negara juga meningkat.

"Jadi dengan porsi saham kita yang lebih besar, otomatis sharing profit-nya juga lebih besar. Kita akan mendapatkan bagian ekspor yang lebih tinggi, baik dari tembaga maupun emas," katanya.

Selain itu, Wardana menilai evaluasi IUP setiap 10 tahun adalah langkah tepat agar kegiatan pertambangan tetap berkelanjutan.

"Kalau tidak dievaluasi secara berkala, nanti perusahaan bisa bebas menambang tanpa batas. Evaluasi setiap 10 tahun itu penting, karena siklus tambang sendiri butuh waktu sekitar 4–5 tahun untuk persiapan," imbuhnya.

Sementara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menilai kebijakan tersebut juga menjadi cermin kemampuan finansial dan politik Indonesia dalam mengelola aset strategisnya.

"Langkah itu sebenarnya berkaitan dengan kemampuan finansial nasional kita. Karena faktanya, kita belum bisa sepenuhnya mengandalkan pendanaan dalam negeri. Tapi PR-nya adalah bagaimana agar ketergantungan terhadap dana asing itu tidak berlarut-larut," bebernya.

Ia juga meluruskan polemik pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait tambang Freeport yang sempat menuai perdebatan di publik.

Menurutnya, konteks pernyataan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

"Ya memang betul pernyataan Pak Bahlil, selama kontraknya masih berlaku, secara hukum perusahaan boleh menambang. Tapi yang perlu kita jaga adalah aspek sustainability-nya. Kita ini kan memikirkan generasi mendatang juga, tidak hanya kepentingan saat ini," pungkasnya.