Suara.com - Panitia Khusus Pelindo II tidak hanya dilihat sebagai pintu masuk pengelolaan BUMN strategis dalam menjalankan tugasnya mempercepat kesejahteraan rakyat, namun menjadi momentum memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, kata pengamat Studi Kebijakan Publik Yogyakarta, Tengku Wahyudi Saptaputra.
"Kehadiran Pansus Pelindo II merupakan momentum memperkuat kedaulatan ekonomi nasional," katanya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Menurut dia, pelabuhan harus dilihat sebagai pintu gerbang perekonomian nasional. Pelabuhan juga menjadi benteng kedaulatan ekonomi terhadap berbagai kejahatan ekonomi seperti penyelundupan.
"Pengelolaan JICT secara sengaja kepada asing dengan sewa yang murah dan tanpa tender, menunjukkan RJ Lino telah menggadaikan kedaulatan ekonomi pada asing," katanya.
Ia menjelaskan bahwa setelah 15 tahun JICT diserahkan pada asing maka sudah tiba waktunya seluruh pengelolaan JICT tersebut dilakukan oleh putra putri bangsa sendiri.
"Hal ini juga sejalan dengan konsepsi Trisakti yang dijalankan oleh Presiden Jokowi," katanya.
Atas dasar hal tersebut, maka Menteri BUMN yang diduga berada di belakang RJ Lino harus dimintai keterangannya oleh Pansus Pelindo. (Antara)
