Penerapan Dana Ketahanan Energi Harus Ada Payung Hukum

Adhitya Himawan

Rabu, 30 Desember 2015 | 17:10 WIB
Penerapan Dana Ketahanan Energi Harus Ada Payung Hukum
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha [satyayudha.com]

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan secara hukum kebijakan dana ketahanan energi yang digagas pemerintah memang memiliki dasar hukum. Namun mengenai mekanisme pungutan terhadap masyarakat yang membeli bahan bakar minyak (BBM) harus menunggu payung hukum lebih jelas.

"Landasan hukumnya memang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Disitu disebutkan bahwa dana ketahanan energi itu adalah dana untuk menjamin ketersediaan energi (termasuk energi terbarukan) maka pengambilannya dari Energi fossil sebagai 'premium pengurasan' (depletion premium)," kata Satya saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/12/2015).

Namun Satya mengingatkan bahwa landasan hukum itu tidak cukup bagi pemerintah untuk secara otomatis menerapkan pungutan kepada masyarakat guna menghimpun dana ketahanan energi. Jika kebijakan ini hendak diterapkan, harus mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Sementara turunan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU itu yang menyangkut pungutan dana ketahanan energi belum ada," jelas Satya.

Selain itu, Satya mengingatkan bahwa jika dana ketahanan energi menjadi salah satu sumber penerimaan resmi dari negara, maka pemerintah dan DPR harus terlebih dahulu merevisi UU APBN 2016. "Keberadaaan dana ketahanan energi sebagai salah satu PNBP negara harus dimasukkan secara resmi dalam APBN 2016. Tidak bisa tidak," ujar Politisi Partai Golkar tersebut.

Satya menegaskan jika pemerintah ngotot langsung memberlakukan pungutan dana ketahanan energi saat harga BBM baru diberlakukan pada 5 Januari 2016, persoalan hukum akan muncul. "Komisi VII jelas akan mempersoalkan perkara ini jika pemerintah tetap lanjut saja," tegas Satya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, meski masih menuai kritik dari berbagai kalangan, pemerintah tetap bersikukuh untuk memungut dana ketahanan energi.

Bahkan, pemerintah mengklaim tak ada yang keliru dari premi yang akan dikutip dari hasil BBM ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pemerintah tengah mengkaji berbagai masukan tentang rencana pungutan dana ketahanan energi.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pungutan dana ketahanan energi untuk dibebankan ke konsumen diharamkan.

Dalam pasal 27 ayat 3 PP nomor 79 tahun 2014 menyebutkan, penguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan energi, pemerataan infrastruktur energi, pemerataan akses masyarakat terhadap energi dan pengembangan industri energi nasional, bisa dilakukan dengan beberapa cara.

Pertama, meningkatkan peran perbankan  dalam pembiayaan kegiatan produksi minyak dan gas bumi nasional, kegiatan pengembangan energi terbarukan dan program hemat energi.

Kedua menerapkan premi pengurasan energi fosil untuk pengembangan energi.

Ketiga, menyediakan alokasi anggaran khusus oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan energi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bekas Pabrik Semen di Jateng Mau Dipakai Pemerintah Bangun PLTS 700 MW

Bekas Pabrik Semen di Jateng Mau Dipakai Pemerintah Bangun PLTS 700 MW

Bisnis | Jum'at, 13 November 2026 | 21:12 WIB

Mineral Jadi Kunci Dekarbonisasi, MIND ID Perkuat Produksi Tambang Rendah Emisi

Mineral Jadi Kunci Dekarbonisasi, MIND ID Perkuat Produksi Tambang Rendah Emisi

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 19:25 WIB

Geothermal Belum Sejalan dengan Transisi Energi Berkeadilan, Apa Masalahnya?

Geothermal Belum Sejalan dengan Transisi Energi Berkeadilan, Apa Masalahnya?

News | Jum'at, 06 November 2026 | 08:12 WIB

PLTMH Tangsi Jaya Dikelola Warga, Trend Asia Kritik Kebijakan Energi yang Sentralistik

PLTMH Tangsi Jaya Dikelola Warga, Trend Asia Kritik Kebijakan Energi yang Sentralistik

News | Jum'at, 06 November 2026 | 07:35 WIB

Kisah Warga Gunung Halu: Nikmati Listrik PLTMH Murah Rp25 Ribu untuk Usaha Bengkel Las

Kisah Warga Gunung Halu: Nikmati Listrik PLTMH Murah Rp25 Ribu untuk Usaha Bengkel Las

News | Kamis, 05 November 2026 | 10:44 WIB

PLTS Bantu Masyarakat Pesisir Hemat Biaya Energi Rp6,6 Juta Setahun

PLTS Bantu Masyarakat Pesisir Hemat Biaya Energi Rp6,6 Juta Setahun

Bisnis | Minggu, 11 Oktober 2026 | 17:46 WIB

Pengembangan PLTS Merambah Sektor Kesehatan

Pengembangan PLTS Merambah Sektor Kesehatan

Bisnis | Senin, 05 Oktober 2026 | 16:46 WIB

Investasi Rp3,3 Triliun, PLTS Akan Dibangun di 10 Lokasi Sulawesi Tengah

Investasi Rp3,3 Triliun, PLTS Akan Dibangun di 10 Lokasi Sulawesi Tengah

Bisnis | Senin, 05 Oktober 2026 | 14:45 WIB

Kisah Pak Rejo PLTMH Kedungrong, Modal Otodidak Wujudkan Listrik Tanpa PLN

Kisah Pak Rejo PLTMH Kedungrong, Modal Otodidak Wujudkan Listrik Tanpa PLN

Your Say | Senin, 05 Oktober 2026 | 15:30 WIB

RI Mau Pakai Teknologi Norwegia Bangun PLTA

RI Mau Pakai Teknologi Norwegia Bangun PLTA

Bisnis | Jum'at, 02 Oktober 2026 | 18:46 WIB

Terkini

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Video | Kamis, 19 November 2026 | 21:00 WIB

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:56 WIB

Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat

Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 20:50 WIB

Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul

Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul

Bogor | Kamis, 19 November 2026 | 20:47 WIB

Dilaporkan ke Komisi Etik, Yunus Nusi Serang Balik Michael Sianipar Sindir soal Sekolah di AS

Dilaporkan ke Komisi Etik, Yunus Nusi Serang Balik Michael Sianipar Sindir soal Sekolah di AS

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 20:45 WIB

Ratusan Pencinta Mobil Diesel Berkumpul di Bali dalam Ajang Diesel No Limit 2026

Ratusan Pencinta Mobil Diesel Berkumpul di Bali dalam Ajang Diesel No Limit 2026

Otomotif | Kamis, 19 November 2026 | 20:45 WIB

Dana Investor Korban Saham BREN, CUAN, dan DSSA Dikembalikan? Ini Kata OJK

Dana Investor Korban Saham BREN, CUAN, dan DSSA Dikembalikan? Ini Kata OJK

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 20:41 WIB

Google Tutup Ribuan Kanal YouTube Terkait Indonesia, Komdigi Minta Transparansi

Google Tutup Ribuan Kanal YouTube Terkait Indonesia, Komdigi Minta Transparansi

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 20:35 WIB

Manggala Agni Itu Apa? Formasi Prioritas CPNS 2026, Cek Gaji untuk Lulusan SMA

Manggala Agni Itu Apa? Formasi Prioritas CPNS 2026, Cek Gaji untuk Lulusan SMA

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 20:35 WIB

Apa Bedak Two Way Cake Terbaik yang Tidak Cakey saat Terkena Air? Ini 7 Pilihan untuk Kamu

Apa Bedak Two Way Cake Terbaik yang Tidak Cakey saat Terkena Air? Ini 7 Pilihan untuk Kamu

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 20:35 WIB

×