HIPMI: Kegaduhan Politik Ganggu Dunia Usaha

Suara.com -  Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Lahadalia menginginkan pejabat negara untuk menghentikan beragam langkah yang hanya menghasilkan kegaduhan dan sensasi, karena dunia usaha memerlukan ketenangan untuk berkembang.

"Dunia usaha memerlukan ketenangan, kita ingin ekonomi nasional bisa 'rebound' tahun ini. Tapi, para pejabat kita ini gaduh terus," kata Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/1/2016).

Menurut Bahlil, pihaknya prihatin dengan kegaduhan yang kerap dilakukan para pejabat negara mulai dari eksekutif hingga legislatif dan elit politik akhir-akhir ini.

Kegaduhan itu, ujar dia, berpotensi mengganggu upaya dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menyatakan bahwa dunia usaha memerlukan ketenangan dan stabilitas agar perekonomian kembali membaik.

"Saat ini dunia usaha tak hanya memerlukan kebijakan yang berpihak kepada dunia usaha untuk menggerakkan ekonomi. Namun juga, pengusaha memerlukan ketenangan dan wibawa pemerintah, sehingga dunia usaha dan investor yakin menggelontorkan dananya untuk berinvestasi," kata Bahlil lagi.

Ketua Umum Hipmi itu juga mengemukakan, bukan hanya soal kebijakan tapi harus ada wibawa dan ketenangan serta kepemimpinan yang kuat dalam mengelola dinamika perpolitikan nasional agar dunia usaha yakin paket kebijakan yang sudah digelontorkan terimplementasi dengan baik sampai bawah.

Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo menertibkan para menterinya yang kerap menimbulkan kegaduhan dan suka menciptakan sensasi, karena para pejabat di negara ini semestinya memahami agenda politik sudah selesai setelah pemilu.

Bahlil mengingatkan agar semua pihak perlu menjaga momentum keyakinan dunia usaha kepada pemerintah dengan adanya delapan paket kebijakan ekonomi.

"Kami harapkan dunia usaha meningkatkan belanja modal atau belanja operasional atau investasi baru ke depan," katanya pula.

Pemerintah telah menargetkan investasi yang ditanamkan ke Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri bisa mencapai Rp594,8 triliun pada tahun 2016.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki ketimpangan perekonomian yang merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi dalam era globalisasi sekarang ini.

"Salah satu negara yang paling timpang adalah negeri kita. Saya berjanji untuk memperbaiki kondisi ini, secara bersama-sama," kata Jusuf Kalla, dalam acara Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/12-2015).

Seperti diketahui, lembaga keuangan multilateral Bank Dunia telah melakukan kajian terkait ketimpangan di sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia.

Menurut Jusuf Kalla, mengatasi ketimpangan saat ini merupakan tantangan yang besar, antara lain karena berdasarkan kajian laporan Bank Dunia tersebut, satu persen keluarga Indonesia bisa sampai menguasai hingga 50,3 persen kekayaan bangsa.

(Antara)