Bukan Pertumbuhan Ekonomi, Riset CORE Bongkar RAPBN 2027 Justru Bikin Anggaran Makin Ketat

Suara.com - Pemerintah mengklaim Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dirancang tetap bersifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, analisis terbaru dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia membongkar narasi tersebut. Di balik label ekspansif yang digaungkan, indikator postur anggaran 2027 justru menunjukkan pengetatan.

Berdasarkan kajian CORE Insight bertajuk Di Balik Label Ekspansif: Beban Tersembunyi RAPBN 2027, ekspansi belanja yang dijanjikan pemerintah sebenarnya nyaris tidak dirasakan oleh sektor riil. Sebab, porsi terbesar dari tambahan belanja negara habis tersedot hanya untuk membayar kewajiban bunga utang masa lalu.

"Label ekspansif dan angka tidak selalu searah. Belanja negara yang hanya tumbuh 3,9 persen, defisit yang menyusut menjadi Rp671,2 triliun, dan keseimbangan primer yang diatur lebih kecil menunjukkan postur 2027 tidak seekspansif yang disampaikan dalam pidato," tulis riset CORE Indonesia, dikutip Kamis (20/8/2026).

Porsi Kenaikan Belanja Habis untuk Bunga Utang

Riset mencontohkan, jika pembayaran bunga utang dikeluarkan dari perhitungan, belanja negara 2027 secara riil hanya tumbuh 2,6 persen, dari Rp3.360,2 triliun menjadi Rp3.446,9 triliun. Laju ini berjarak jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja tahun sebelumnya yang mencapai 15,0 persen.

Pertumbuhan belanja yang melambat ini bahkan tertinggal dari proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal yang diperkirakan sebesar 8,6 persen pada 2027. Dampaknya, peran belanja negara sebagai mesin pendorong perekonomian justru semakin mengecil.

Dari total tambahan belanja negara sebesar Rp154,8 triliun pada RAPBN 2027, sebanyak Rp68,1 triliun atau sekitar 44 persen langsung ludes untuk menutup porsi kenaikan bunga utang.

"Artinya, hampir separuh dari kenaikan belanja tidak menambah kegiatan ekonomi apa pun, hanya menutup kewajiban lama," tulis laporan tersebut.

Keseimbangan Primer dan Ruang Gerak yang Terkunci

Gambaran pengetatan ini diperkuat oleh indikator Keseimbangan Primer, alias selisih antara total pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang. Angka Keseimbangan Primer dirancang membaik dari minus Rp152,1 triliun menjadi minus Rp20,9 triliun.

Secara teknis, perbaikan ini mengindikasikan bahwa aliran dana bersih dari APBN ke perekonomian justru menyusut hingga Rp131,2 triliun dalam satu tahun.

Kondisi ini dinilai ironis karena terjadi tepat di saat pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi ambisius hingga 5,9 persen sampai 6 persen.

Penyebab utama dari kontraksi aliran dana ini bukanlah pemotongan belanja secara langsung, melainkan target pendapatan negara yang dipatok naik jauh lebih cepat. Akibatnya, postur anggaran terancam bergerak melawan target pertumbuhannya sendiri.

Pergeseran Alokasi Anggaran

Sempitnya ruang gerak fiskal juga memicu pergeseran alokasi belanja di internal pemerintah pusat. Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dipangkas 7,7 persen menjadi Rp1.504,7 triliun atau berkurang Rp125,7 triliun.

Sebaliknya, belanja Non-K/L melesat 15,0 persen menjadi Rp1.857,5 triliun. Lonjakan belanja Non-K/L ini didorong oleh pos kewajiban yang tidak bisa dihindari, yakni pembayaran bunga utang dan Program Pengelolaan Belanja Lainnya, termasuk tagihan kompensasi energi.

CORE mengingatkan bahwa penyesuaian pos anggaran ini dilakukan bukan berdasarkan evaluasi objektif, melainkan keterdesakan ruang fiskal semata.

"Jadi, tambahan pada pos yang sulit dipangkas dua kali lebih besar daripada kenaikan belanja pusat, dan kekurangannya ditutup dengan memotong anggaran kementerian. Program pemerintah dikurangi bukan karena kinerjanya buruk, tetapi karena hanya pos itu yang secara hukum bisa disesuaikan," jelas CORE Indonesia dalam kajiannya.