Presiden: Peringkat Bisnis Indonesia Harus Masuk 40 Besar Dunia

Suara.com - Presiden Joko Widodo mencanangkan perbaikan peringkat Indonesia dalam "ease of doing business" atau kemudahaan melakukan bisnis versi Bank Dunia dari peringkat 109 pada 2016, menjadi masuk 40 besar pada 2017.

"Bank dunia baru saja merilis mengenai 'ease of doing business'. Peringkat sekarang ini 109 dari 189 negara, dan Presiden mencanangkan tahun 2017 Indonesia harus di bawah 40," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam siaran pers dari Sekretariat Kabinet di Jakarta, Jumat.

Sembilan duta besar yang akan bertugas sesuai negara penempatannya dan diterima Pramono di kantornya, Jakarta, yakni Husnan Bey Fananie (Dubes RI untuk Republik Azerbaijan berkedudukan di Baku), dan Alexander Litaay (Dubes RI untuk Republik Kroasia berkedudukan di Zagreb).

Selain itu, Antonius Agus Sriyono (Dubes RI untuk Takhta Suci Vatikan, berkedudukan di Vatikan), Iwan Suyudhie Amri (Dubes RI untuk Republik Islam Pakistan berkedudukan di Islamabad), Sri Astari Rasjid (Dubes RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia berkedudukan di Sofia).

Selain itu Safira Machrusah (dubes RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair berkedudukan di Aljir), Diennaryati Tjokrosuprihatono (Dubes RI untuk Republik Ekuador berkedudukan di Quito), Octavino Alimudin (Dubes RI untuk Republik Islam Iran dan Turkmenistan berkedudukan di Teheran), dan Tito Dos Santos Baptista (Dubes RI untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi berkedudukan di Maputo).

Untuk mencapai target perbaikan peringkat dari Bank Dunia itu, katanya, saat ini pemerintah sedang betul-betul menggalakkan investasi langsung atau "foreign direct investment" (FDI).

Pemerintah, katanya, akan membentuk Badan Promosi yang selama ini melibatkan 17 kementerian menjadi satu badan.

"Jadi nanti akan dibuat satu Badan Promosi baru yang menghimpun semuanya sehingga kalau mengadakan pameran di luar negeri itu enggak nanggung-nanggung," katanya.

Hingga kini, pemerintah sudah mengeluarkan 10 paket kebijakan ekonomi. Prinsipnya adalah, dari 1-10 paket kebijakan itu memberikan kemudahan di bidang investasi dan memberikan proteksi kepada para investor.

Seskab juga mengingatkan bahwa tahun 2016 adalah tahun yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sebagai tahun percepatan kerja.

"Harapannya pada 2016 ini pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,3 persen," katanya.

Ia menambahkan ada lima poin utama yang sekarang ini menjadi prioritas yang harus diperhatikan yakni pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penurunan angka kemiskinan, masalah inflasi, dan gini ratio (kesenjangan).

Dari data Bank Dunia, negara-negara yang masuk dalam 10 besar peringkat "ease of doing business" dari Bank Dunia pada 2016 adalah Singapura, Selandia Baru, Denmark, Korea Selatan, Hong Kong SAR, Inggris, AS, Swedia, Norwegia, dan Finlandia.

Dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang peringkatnya berada di atas Indonesia adalah Singapura pada peringkat 1, Malaysia peringkat 18, Thailand 49, Brunei Darussalam 84, dan Filipina 103. (Antara)