Suara.com - Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Amien Sunaryadi meminta pemerintah segera memutuskan plan of development Blok Masela. Dengan demikian final investment decisions bisa dilaksanakan pada 2018.
"Kalau semakin lama, cuma ribut-ribut terus, masyarakat Maluku akan semakin lama terima uangnya. Kalau PoD-nya selesai di 2018, kan produksinya 2024 sudah bisa dinikmati. Kalau mundur terus ya produksinya juga pasti akan mundur," kata Amien Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/3/2016).
Ia juga menjabarkan dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan kalau pemerintah lambat mengambil keputusan apakah menggunakan teknologi pengembangan pembangunan kilang di laut (offshore) atau pembangunan kilang di darat (onshore).
Jika pemerintah memilih teknologi onshore, kontraktor akan membutuhkan waktu untuk mempelajari kembali hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas melalui onshore sehingga POD akan molor ke tahun 2019.
"Sementara itu, FID juga akan mundur tiga tahun dari target yang direncanakan, dan baru bisa beroperasi di tahun 2027. Kalau onshore kami pastikan kontraktor akan butuh waktu untuk berpikir lagi. Dia akan lakukan revisi POD paling cepat 2019. Nanti FID mundur lagi 3 tahun, 2027 baru produksi," kata dia.
Tapi, dia akan mendukung apapun yang diputuskan Presiden Joko Widodo. Keputusan pengembangan Blok Masela berada di tangan Presiden.
"Pokoknya kami mendukung apa yang terbaik dan terbaik juga untuk warga Maluku. Kalau nunggu tahun 2025 baru ada duit, berarti rakyat Maluku kasihan dong? Saya gak mau itu, makanya SKK Migas sudah firm, merekomendasikan FLNG 7,5 MTPA," kata Amien.
