Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dwi Ria Latifa, mengatakan bahwa perseteruan dua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said, soal Blok Masela, harusnya dilakukan dalam rapat kabinet saja dan bukan di tengah publik. Sementara menurutnya, perdebatan soal kebijakan pemerintah harusnya dilakukan DPR.
"Ribut sampai gebrak meja untuk kepentingan masyarakat luas, itu silakan, asal di dalam kabinet dan bila perlu di depan Presiden. Menurut saya, kalau mau ribut dan berdebat (soal kebijakan pemerintah), itu urusannya DPR yang (bertugas) mengkritisi, mengawasi. Jangan sampai mereka pula yang ribut," ujar Dwi, dalam diskusi publik bertajuk "Menteri Ribut Bikin Ribet", di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
Dwi pun menyayangkan adanya pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli di media sosial, yang mengkritisi kebijakan pembangunan gas alam abadi di Blok Masela dengan menggunakan skema kilang di laut (offshore). Menurutnya, menteri-menteri yang ingin mengkritisi kebijakan pemerintah harusnya dilakukan bukan di media sosial. Pasalnya menurutnya, hal ini bisa menimbulkan dugaan di tengah publik bahwa ada kepentingan di balik perseteruan itu.
"Nanti publik tanya, 'Ini ada apa?' Tiap hari komen di medsos. Hari gini masih komen. Padahal Pak Jokowi bilang, 'Kerja, kerja dan kerja!'" ucapnya.
Dwi menambahkan, Presiden Jokowi sendiri harusnya juga melihat peta politik, dalam pemerintahannya yang sudah berjalan satu tahun. Soalnya, perseteruan atau kegaduhan antar-menteri semacam ini akan menyebabkan terganggunya roda pemerintahan, jika masih saja terus berlanjut.
"Ini sudah tidak perlu (perseteruan antar-menteri), dan Presiden sudah harus melihat secara tepat apa yang terjadi. Karena Presiden sudah setahun. Jangan sampai nanti hal ini berkembang luas dan mengganggu kerja," ungkap anggota Komisi III DPR itu.
