Suara.com - Pernyataan tegas Presiden Joko WIdodo yang meminta menteri memangkas 42 ribu regulasi yang dianggap menghambat laju pembangunan mendapat dukungan dari Kamar Dagang Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Zainal Bintang mengatakan apa yang diutarakan Presiden pada acara pertemuan Tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3/2016), membuktikan Jokowi cukup sensitif merasakan apa yang meresahkan dunia usaha.
Meskipun demikian Bintang mengatakan pernyataan Jokowi itu adalah ulangan.
Karena saat memimpin rapat paripurna kabinet kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, awal Desember 2015, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajaran pimpinan kementerian dan lembaga negara memangkas aturan-aturan yang berbentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan yang menyangkut kepresidenan.
“Saya merasa heran, kenapa Instruksi Presiden yang disampaikan tiga bulan yang lalu kok tidak mendapat respons dari menterinya. Para menteri tidak sepantasnya membiarkan Jokowi berfikir sendiri dan bekerja sendiri untuk memperbaiki regulasi bidang ekonomi," kata Bintang dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (31/3/2016).
"Kalau kita memang serius mau memperbaiki bangsa ini, sepatutnya semua menteri dan pejabat terkait bersifat tanggap atas perintah Presiden," Bintang menambahkan.
Sebagaimana diketahui pada acara pertemuan dengan ISEI di Balai Kartini, Presiden Jokowi kembali menegaskan, “bayangkan, sebagai kapal besar, aturan kita sebanyak itu. Ada 42 ribu Perpres, PP, Permen dan Perda, semua itu akan sangat menyulitkan dan akan menghambat, menjerat kita sendiri sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita bertindak terhambat. Ini yang akan kita hapus, kita kurangi sebanyak-banyaknya. Saya sudah perintah Mendagri yang 3.000 itu hilangi semuanya. Nggak usah dikaji, wong bermasalah kok dikaji."
Guna mempercepat terwujudnya implementasi pemangkasan regulasi yang disebut Jokowi menghambat program pembangunan, Kadin Indonesia akan turut serta mendesak dan mengkampanyekan ke seluruh Indonesia, supaya seluruh jaringan Kadin di Seluruh Indonesia bergerak bersama membantu dan memantau realisasinya, Bintang menambahkan.
Seharusnya seluruh jajaran pengusaha Indonesia bergembira dan bersyukur, karena ada seorang presiden yang bernama Jokowi menunjukkan kepeduliannya untuk memajukan dunia usaha.
Kepedulian Jokowi terhadap regulasi yang menghambat dunia usaha harus disambut oleh dunia usaha.
“Menurut saya, sikap tegas dan keberanian Jokowi menunjukkan ketimpangan regulasi dalam birokrasi, seharusnya menjadi momentum konsolidasi dunia usaha, untuk menyatukan visi dan misi guna menggerakkan perekonomian nasional supaya terhindar dari keterpurukan,” katanya.
“Ini artinya dunia usaha tidak sendirian lagi memperjuangkan kebaikan perekonomian nasional. Dunia usaha sudah punya teman seorang presiden. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak bergerak cepat," Bintang menambahkan.
