Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan bahwa berlarutnya kisruh antara taksi konvesnional dan online karena lambannya gerak dan respon dari pemerintah. Dia pun sangat menyesalkan apa yang terjadi selama beberapa hari yang menyebabkan perekonomian Jakarta terganggu.
"Memang koordinasi antar pemerintah sangat lemah dan lamban, ego sektoralnya masih sangat tinggi sehingga demo kemarin pemerintah baru sadar harus dibenahi. Padahal kerugian dari demo banyak. Nah pemerintah harus tegas kalau mau legalkan itu," kata Sarman dalam diskusi bertajuk 'Diuber uber' di Warunf Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(26/3/2016).
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih sigap dan cepat dalam menanggapi fenomena yang terjadi pada saat ini. Pasalmya, kepastian dari pemerintah dapat memberikan efek pada masyarakat yang memerlukan jasa angkutan umum aman dan cepat. Karena menurutnya, kemunculan Grab Car dan Uber Taxi karena layanan transportasi umum yang ada, baik itu oleh swasta dan pemerintah belum memadai.
"Jadi masyarakat butuh transportasi aman dan lancar. Yang harus diakui, sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi aman dan lancar," kata Sarman.
Lebih lanjut Sarman menyebut, angkutan online lebih diminati karena lebih memberikan kemudahan. Sehingga, ini menjadi pemicu daya saing bagi angkutan konvensional.
"Kalau Grab dan Uber inikan dijemput depan rumah, kemudian lebih murah. Nah ini pada lari kesana, jadi yang rugi siapa? Transportasi konvensional. Sedangkan mereka(Grab dan Uber) belum punya izin," katanya.
Karenanya, Sarman meminta pemerintah untuk cepat merespon dinamika yang ada. Sebab, apapun saat ini semuanya sudah berbasis aplikasi. Baik transportasi ataupun perbelanjaan sebagai industri kreatif yang bersaing di dunia modernisasi.
"Banyak yang online tapi nggak demo. Dan pemerintah harus responsif melihat UU. Ini nggak lihat UU hanya lihat di depan mata. Tapi ketika lihat yang kreatif seperti ini pemerintah baru sadar," kata Sarman.
