Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Skema Penyaluran Dana Desa Disusun Ulang Pemerintah

Adhitya Himawan

Jum'at, 15 Juli 2016 | 06:53 WIB
Skema Penyaluran Dana Desa Disusun Ulang Pemerintah
Gedung Bappenas di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/5/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Suara.com - Pemerintah akan merumuskan ulang skema transfer dana desa sehingga dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan bagi masing-masing desa.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggunakan formula transfer dana desa dengan rasio 90 persen dari total seluruh desa dibagi secara merata. Sementara sisa 10 persen desa lainnya dibagi menggunakan variabel penduduk, luas wilayah, serta kondisi infrastruktur desa.

"Formula itu yang sekarang dipakai, tapi itu belum cukup mencerminkan kondisi yang riil. Jadi perlu diperbaiki lagi formulanya ke depan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil saat ditemui usai raker dengan Komisi XI di Jakarta, Kamis malam (14/7/2016).

Sofyan sendiri menuturkan, saat ini pihaknya memang tidak memiliki wewenang untuk mengubah skema transfer dana desa tersebut karena merupakan domain Kementerian Keuangan.

Namun, lanjutnya, dengan rencana penguatan peran Bappenas dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran yang sebentar lagi payung hukumnya akan keluar, skema transfer dana desa akan diperbaiki.

"Masalahnya, standar yang digunakan saat ini adalah standar Kementerian Keuangan, Bappenas tidak punya wewenang ke sana. Oleh sebab itu, penguatan peran Bappenas termasuk untuk melihat bagaimana kita membuat standar-standar yang lebih mencerminkan kondisi riil," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, untuk perbaikan formulasi dana desa dalam jangka panjang, memang perlu memperhatikan ketentuan yang lebih spesifik kepada kewilayahan (region).

"Misalnya Nagari (di Sumatera Barat), luasnya luar biasa besar, tapi (mendapatkan dana desa) sama dengan sebuah desa di tempat lain. Selama ini aturan yang berlaku untuk semua, namun cocok untuk daerah satu belum tentu di daerah lain," ujarnya.

Kementerian Keuangan saat ini mengklaim, skema 90 persen : 10 persen yang digunakan saat ini merupakan opsi terbaik di mana rasio perbedaan antara dana desa tertinggi dan terendah yang paling kecil.

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dari APBN untuk tahun 2016 mencapai sekitar Rp46,9 triliun. Tiap desa akan menerima sekitar Rp 800juta. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bappenas akan Jadikan Merauke Lumbung Pangan Nasional

Bappenas akan Jadikan Merauke Lumbung Pangan Nasional

Bisnis | Sabtu, 18 Juni 2016 | 20:53 WIB

Bahas Inpres APBN, Darmin Panggil Menkeu dan Seskab

Bahas Inpres APBN, Darmin Panggil Menkeu dan Seskab

Bisnis | Senin, 06 Juni 2016 | 11:52 WIB

Menteri Desa Serukan Tangkap Pengemplag Dana Desa

Menteri Desa Serukan Tangkap Pengemplag Dana Desa

News | Sabtu, 21 Mei 2016 | 23:56 WIB

LSP2I Sebut Keberadaan BUMDes Ciptakan Raja-raja Kecil

LSP2I Sebut Keberadaan BUMDes Ciptakan Raja-raja Kecil

Bisnis | Sabtu, 21 Mei 2016 | 03:00 WIB

DKI Jakarta Dapat Anugerah Provinsi Terbaik Se-Indonesia

DKI Jakarta Dapat Anugerah Provinsi Terbaik Se-Indonesia

News | Rabu, 11 Mei 2016 | 11:21 WIB

Jokowi Tinjau Irigasi Hasil Dana Desa di Banyumas

Jokowi Tinjau Irigasi Hasil Dana Desa di Banyumas

Bisnis | Rabu, 04 Mei 2016 | 15:18 WIB

BI dan Pemerintah Inisiasi Proyek Desa Digital

BI dan Pemerintah Inisiasi Proyek Desa Digital

Bisnis | Kamis, 21 April 2016 | 11:11 WIB

Tolak 1.800 Pemekaran Desa, Wamenkeu Tak Ingin APBN Terganggu

Tolak 1.800 Pemekaran Desa, Wamenkeu Tak Ingin APBN Terganggu

Bisnis | Rabu, 20 April 2016 | 17:31 WIB

Ada 1.800 Usulan Pemekaran Desa, Pemerintah Mengaku Hati-hati

Ada 1.800 Usulan Pemekaran Desa, Pemerintah Mengaku Hati-hati

Bisnis | Rabu, 20 April 2016 | 15:57 WIB

Bappenas Ancam Tunda Proyek yang "Nggak Jelas"

Bappenas Ancam Tunda Proyek yang "Nggak Jelas"

Bisnis | Rabu, 20 April 2016 | 13:12 WIB

Terkini

Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar

Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:14 WIB

Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang

Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:07 WIB

UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI

UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:53 WIB

Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang

Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:47 WIB

Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan

Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:23 WIB

Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond

Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:42 WIB

Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik

Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:37 WIB

Hadapi Industri yang Makin Kompleks, SIG Andalkan Kualitas SDM

Hadapi Industri yang Makin Kompleks, SIG Andalkan Kualitas SDM

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:53 WIB

Indonesia Gandeng Kuwait Perkuat Kerja Sama Sektor Energi

Indonesia Gandeng Kuwait Perkuat Kerja Sama Sektor Energi

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:48 WIB

Kejar Pembiayaan Hijau, JAPFA Jadi Pelopor Integrasi LCA dalam Strategi Bisnis

Kejar Pembiayaan Hijau, JAPFA Jadi Pelopor Integrasi LCA dalam Strategi Bisnis

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:39 WIB