Indonesia telah memulai reformasi (perubahan) perikanan sejak dua tahun lalu, terutama dalam menjaga kedaulatannya di laut. Selain menangani penangkapan ikan ilegal (_illegal fishing_) dengan serius, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga fokus meningkatkan investasi selama masa transisi menuju perikanan berkelanjutan, baik sektor perikanan tangkap maupun budidaya.
Hal ini sebagai upaya agar Indonesia selalu berada di garis depan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di tingkat global. Dalam hal ini, KKP melalui semangat reformasi perikanan juga mendorong stimulasi global dan menggalang kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk lebih meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan program ketelusuran (traceability) ikan dan produk perikanan. Sistem ketertulusuran diterapkan agar produk perikanan berkualitas, dapat dilacak dari titik saat penangkapan hingga ke tangan konsumen, sehingga dapat mencegah masuknya produk ilegal ke dalam rantai pasokan di tingkat global.
"Hal ini sangat penting untuk mengurangi praktek illegal fishing dan penipuan produk perikanan," kata Direktur Pengembangan Investasi, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Anang Noegroho dalam keterangan resmi, Sabtu (23/7/2016).
Anang mengatakan KKP telah menargetkan investasi dari swasta sebesar Rp 15 triliun untuk 2016. Selama ini, sektor pemasaran dan pengolahan dinilai paling diminati oleh para investor. Reformasi kebijakan dalam rangka pengelolaan perikanan dinilai amat sangat signifikan dalam mendukung perekonomian yang sekarang sedang melambat. “Kita punya rencana investasi khusus investasi swasta. Kita harapkan realisasi Rp 15 triliun. Catatan kemarin sudah mencapai Rp 10,3 triliun. Investasi yang dicatat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditambah minat investasi di luar perizinan.”, terang Anang.
Selain investasi, hal penting lainnya yang disoroti adalah kualitas produk perikanan tangkap maupun budidaya serta sistem ketelusuran perikanan di Indonesia dari penegakan hukum dan pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Pekan Indonesia, Indonesia menjadi tuan rumah Ministerial Meeting on Treacibility of Fish and Fisheries Product. Even ini merupakan rangkaian dari Regional Fisheries Summit pada 27-28 Juli mendatang di Shangri-La Hotel Jakarta. Hadir dalam acara JBM tersebut Staf Ahli Menteri Kemasyarakatan dan Hubungan Masyarakat Suseno Sukoyono, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan - Ditjen Perikanan Tangkap Tony Ruchimat, Direktur Perbenihan - Ditjen Perikanan Budidaya Sarifin dan Peneliti Senior Balitbang KP Prof. Sonny Koeshendrajaya.
Even Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product juga direncanakan akan dihadiri beberapa menteri terkait perikanan dan perwakilan dari 14 negara anggota organisasi internasional (SEAFDEC, ASEAN). Sebelumnya pada Maret lalu, para akademisi Universitas California Santa Barbara (UCSB) telah bekerja sama dengan para peneliti, key persons dari KKP dan NGO’s sektor kelautan dan perikanan mengembangkan kerangka permodelan untuk mengevaluasi kebijakan perikanan dan potensi pemulihan sektor perikanan melalui reformasi kelembagaan dan kebijakan perikanan.
TERPOPULER
