Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menyalurkan 80 persen anggarannya untuk pemangku kepentingan di berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"KKP memberikan porsi 80 persen dari anggarannya untuk kepentingan 'stakeholders' (pemangku kepentingan)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (30/5/2016).
Menurut dia, kebijakan reformasi penganggaran sudah dilakukan instansi kementerian yang dipimpinnya sejak tahun 2016 ini, sehingga bantuan ke masyarakat juga diharapkan semestinya lebih efisien dan efektif.
Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa KKP harus menjadi agen perubahan dalam hal pemanfaatan dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"KKP sebagai agent of change, inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kita harus menjalankan amanah pembelanjaan uang negara," kata Susi Pudjiastuti.
Menteri Susi juga menjelaskan bahwa kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP. Dengan pemanfaatan APBN yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan maka dinilai dapat membantu ekonomi kelautan menjadi lebih baik.
Dia menginginkan KKP harus mewujudkan program yang lebih nyata dan konkret, serta tingkat harga-harga yang dimasukkan dalam APBN diharapkan lebih wajar, umum, dan benar. "Kita tidak boleh asal menghabiskan anggaran. Tidak boleh ada kebocoran dan mark up," kata Menteri.
Ia mengemukakan bahwa anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan karena transparansi publik adalah hal yang esensial.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan agar pelaksanaan rencana efisiensi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak diterapkan secara keliru.
"Salah potong (anggaran untuk diefisienkan) akan berdampak besar terhadap upaya menyejahterakan masyarakat pesisir," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (1/3).
Dia mengingatkan bahwa anggaran KKP pada 2016 dialokasikan terbear untuk perikanan tangkap dan budi daya sehingga jika yang dimaksudkan efisiensi adalah mengurangi jatah program pemberdayaan, maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh nelayan dan pembudidaya ikan di berbagai daerah.
Sebaliknya, lanjutnya, efisiensi dinilai dibutuhkan untuk merelokasi anggaran dari pos-pos yang tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir seperti pembangunan sejumlah infrastruktur dan perlengkapan kantor yang tidak ada manfaatnya. (Antara)
