Terbatasnya Likuiditas Indonesia Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Adhitya Himawan | Suara.com

Selasa, 26 Juli 2016 | 07:08 WIB
Terbatasnya Likuiditas Indonesia Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Anggota DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam salah satu acara diskusi di Jakarta, Mei 2015 lalu. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendukung pendapat Presiden Jokowi yang memuji UU Tax Amnesty sebagai terobosan yang akan bisa memulihkan kondisi ekonomi nasional. Hal itu dikemukakan Jokowi pada Silatnas Relawan Pendukung Jokowi di Jakarta, Minggu (24/7).

Menurut Misbakhun, pendapat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi itu merupakan terobosan yang bisa memulihkan keadaan ekonomi nasional.

"Itu adalah sebuah bentuk keyakinan yang masuk akal dari Bapak presiden Jokowi karena UU Amnesti Pajak akan menjadi pintu masuk bagi masuknya dana milik WNI di luar negeri ke dalam sistem keuangan di Indonesia. Dengan masuknya dana dari luar negeri ke dalam sistem keuangan di Indonesia maka akan memperbaiki dan menambah jumlah likuiditas yang beredar di Indonesia," ujar Misbakhun dalam keterangan resmi Selasa (26/7/2016).

Politisi Golkar itu menjelaskan bahwa saat ini, likuiditas di Indonesia sangat terbatas dan menjadi faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi. Likuiditas dalam jumlah besar, kata dia, bisa dipakai untuk memperbaiki sektor riil kita melalui kredit yang disalurkan oleh dunia perbankan dan lembaga keuangan yang ada kepada dunia usaha.

Ditambahkannya, sektor riil yang tumbuh akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja yang produktif dengan penghasilan yang dimiliki akan memperkuat daya beli dengan konsumsi rumah tangganya. Konsumsi rumah tangga adalah pemberi kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) kita selain konsumsi dari pemerintah.

"Dana dari luar negeri milik WNI yang masuk ke dalam sistem keuangan di Indonesia juga akan memperbaiki dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Juga dana-dana tersebut bisa juga langsung di investasikan pada instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara, Obligasi BUMN, Obligasi Swasta dan Surat Utang Swasta yang lain," terangnya.

Jadi, apa yang menjadi keyakinan Presiden Jokowi bahwa UU Amnesti Pajak akan bisa memperbaiki dan memulihkan ekonomi nasional sudah sangat tepat dan didasarkan pada analisa yang mendalam dan mempunyai dasar argumentasi yang valid.

"Ekonomi akan tumbuh dan yang utama aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh dana WNI yang masuk dari luar negeri membayar pajaknya juga di Indonesia," ucapnya.

Mengenai masuknya dana repatriasi dari luar negeri ke dalam sistem keuangan di Indonesia sebesar 2.000 Triliun saja akan mempunyai dampak positif yang luar biasa dalam memperbaiki jumlah likuiditas di dalam negeri, apalagi kalau jumlah tersebut ditambah dengan hasil deklarasi harta dalam negeri yang diharapkan mencapai 4.000 Triliun.

"Di tahun 2016, perkiraan 2.000 + 4.000 = 6.000 dikalikan dengan tarif 3%, maka akam mendapatkan dana sekitar 180 Triliun untuk uang tebusan yang diterima negara dari Amnesti Pajak," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemerintah Ingin Tax Amnesty di Indonesia Sukses Seperti di India

Pemerintah Ingin Tax Amnesty di Indonesia Sukses Seperti di India

Bisnis | Sabtu, 23 Juli 2016 | 15:57 WIB

Lewat Tax Amnesty, Pemerintah Bidik Wajib Pajak Baru

Lewat Tax Amnesty, Pemerintah Bidik Wajib Pajak Baru

Bisnis | Sabtu, 23 Juli 2016 | 15:49 WIB

Pengusaha Masih Tunggu Kepastian Hukum Tax Amnesty

Pengusaha Masih Tunggu Kepastian Hukum Tax Amnesty

Bisnis | Sabtu, 23 Juli 2016 | 15:43 WIB

Keterlibatan Bank Asing untuk Mempermudah Ikut Tax Amnesty

Keterlibatan Bank Asing untuk Mempermudah Ikut Tax Amnesty

Bisnis | Sabtu, 23 Juli 2016 | 14:38 WIB

Ini Daftar Pasal UU Tax Amnesty yang Jadi Poin Gugatan ke MK

Ini Daftar Pasal UU Tax Amnesty yang Jadi Poin Gugatan ke MK

Bisnis | Sabtu, 23 Juli 2016 | 13:41 WIB

IPW: Tax Amnesty Harus Disertai Insentif Bagi Industri Properti

IPW: Tax Amnesty Harus Disertai Insentif Bagi Industri Properti

Bisnis | Sabtu, 23 Juli 2016 | 12:17 WIB

Sejak Pendaftaran Tax Amnesty Dibuka, 20 Wajib Pajak Sudah Lapor

Sejak Pendaftaran Tax Amnesty Dibuka, 20 Wajib Pajak Sudah Lapor

Bisnis | Jum'at, 22 Juli 2016 | 19:02 WIB

Ini Pasal Tax Amnesty yang Digugat Buruh di MK

Ini Pasal Tax Amnesty yang Digugat Buruh di MK

Bisnis | Jum'at, 22 Juli 2016 | 13:49 WIB

KSPI: Seharusnya Negara Malu Ampuni Pengemplang Pajak

KSPI: Seharusnya Negara Malu Ampuni Pengemplang Pajak

Bisnis | Jum'at, 22 Juli 2016 | 13:31 WIB

Dukung Tax Amnesty, BI Perdalam Pasar Keuangan

Dukung Tax Amnesty, BI Perdalam Pasar Keuangan

Bisnis | Kamis, 21 Juli 2016 | 19:14 WIB

Terkini

KPPU Sanksi 97 Pinjol Rp 755 Miliar, Asosiasi Ngotot Ajukan Banding

KPPU Sanksi 97 Pinjol Rp 755 Miliar, Asosiasi Ngotot Ajukan Banding

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 16:11 WIB

Penjelasan Kemenkeu soal Lapor SPT Purbaya Kurang Bayar Rp 50 Juta di Coretax

Penjelasan Kemenkeu soal Lapor SPT Purbaya Kurang Bayar Rp 50 Juta di Coretax

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:52 WIB

Purbaya Klaim Bos Danantara Sepakat PNM Dialihkan ke Kemenkeu

Purbaya Klaim Bos Danantara Sepakat PNM Dialihkan ke Kemenkeu

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:42 WIB

Moodys Beri Sinyal Waspada, PERBANAS Klaim Fundamental Bank Himbara Tangguh

Moodys Beri Sinyal Waspada, PERBANAS Klaim Fundamental Bank Himbara Tangguh

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:41 WIB

EV Kian Diminati, Transaksi SPKLU PLN Tembus Rekor Tertinggi 18.088 Kali pada H+2 Idulfitri 1447 H

EV Kian Diminati, Transaksi SPKLU PLN Tembus Rekor Tertinggi 18.088 Kali pada H+2 Idulfitri 1447 H

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:28 WIB

BRI KPR Solusi Hadirkan Kemudahan Beli Properti dari Lelang Bank dengan Proses Praktis

BRI KPR Solusi Hadirkan Kemudahan Beli Properti dari Lelang Bank dengan Proses Praktis

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:25 WIB

Purbaya Buka Opsi Suntik Dana SAL Milik Pemerintah ke Bank Swasta

Purbaya Buka Opsi Suntik Dana SAL Milik Pemerintah ke Bank Swasta

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:24 WIB

Maksimalkan Sisa THR, Investasikan Jadi Emas Lewat BRImo Lebih Menguntungkan

Maksimalkan Sisa THR, Investasikan Jadi Emas Lewat BRImo Lebih Menguntungkan

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:17 WIB

Purbaya Diam-diam Tambah Dana SAL Rp 100 T ke Perbankan, Sisa Kas Pemerintah Rp 400 T

Purbaya Diam-diam Tambah Dana SAL Rp 100 T ke Perbankan, Sisa Kas Pemerintah Rp 400 T

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 15:14 WIB

Pemerintah Minta Masyarakat Jangan Beli Bahan Pokok Berlebihan

Pemerintah Minta Masyarakat Jangan Beli Bahan Pokok Berlebihan

Bisnis | Minggu, 29 Maret 2026 | 14:55 WIB