Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal tidak yakin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat mendongkrak perekonomian dan mensukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Alasannya dana repatriasi yang dipatok oleh pemerintah dalam APBN 2016 sebesar Rp165 triliun terlalu tinggi dan menarik dana ini adalah sia-sia.
"Kan sudah terbukti beberapa negara yang menjadi contoh Indonesia seperti India dan Rusia gagal menjalankan kebijakan ini. Kenapa masih mau nyoba juga, ini kan pekerjaan yang sia-sia," kata Iqbal saat ditemui di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).
Menurut dia, Sri menganut paham neoliberal.
"Harusnya kalau mau memperbesar sumber dana dia (Sri Mulyani) genjot dong jaminan sosial. Kita kan malah nggak ada jaminan sosial. Gimana mau memperbesar sumber. Ini kan bisa menjadi bantalan kalau ada krisis ekonomi bisa menampiknya," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan terus meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review dan membatalkan pengesahan UU Tax Amnesty ini yang dinilai telah mencederai amanah Undang-Undang.
