Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dasar-dasar asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan tahun 2017 dalam Sidang Paripurna DPR, di gedung Nusantara, Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa (16/8) lalu.
Dalam paparannya, Presiden Jokowi menyebutkan total APBN 2017 yang disusun pemerintah mencapai Rp 2.070,5 triliun. Sedangkan penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.495,9 triliun dan penerimaan negara non pajak atau PNBP diperkirakan mencapai Rp 240,4 triliun.
Dari total anggaran APBN 2017, sebesar Rp 1.310,4 triliun akan diperuntukkan sebagai belanja pemerintah pusat. Sementara, Rp 760 triliun akan ditranfer ke daerah. Adapun defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari PBD (Produk Domestik Bruto). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3 persen.
Menanggapi paparan Presiden Jokowi, anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan, selama ini pembahasan APBN selalu dilakukan secara realistis dan kredibel.
"Selama ini, Presiden Jokowi menanamkan di saat sesulit apapun, kita harus optimis dan realistis," kata Misbakhun kepada Suara.com, Jumat (19/08/2016).
Misbakhun menilai selama ini perumusan APBN selalu dilakukan oleh orang yang kredibel di bidang tersebut. Mereka yang merumuskan APBN adalah orang-orang yang kredibel. Mereka merumuskan APBN dengan sangat akuntabel.
“Pembahasan APBN selalu dilakukan secara realistis dan bertujuan untuk membangun optimisme. Kita selama ini sangat realistis, tetapi realistis untuk membangun optimisme. Disaat sulit seperti ini kita membangun harapan," ujar Misbakhun
"Siapa yang dapat menumbuhkan harapan? Negara. Dalam hal ini adalah figur presiden. Presidenlah yang akan menumbuhkan optimisme," kata Misbakhun.
Misbakhun mengungkapkan, melalui perubahan struktural terjadi banyak hal yang menimbulkan pertumbuhan datar terlebih dahulu.
"Karena semua itu tidak bisa langsung berlari dengan kencang harus ada pemulihan terlebih dahulu," kata Misbakhun.
