Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono optimis pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer yang masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dapat terwujud. Kementerian PUPR sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan pembangunan jalan tol tersebut.
“Saya kira lebih dari 1.000 kilometer yang dapat dioperasikan pada 2018 atau 2019. Renstra-nya 2015-2019 tapi kita inginkan percepatan sehingga jadinya 2018,” kata Menteri Basuki dalam acara Jumpa Pers Capaian Dua Tahun Pembangunan Infrastruktur Dalam Kabinet Kerja di Gedung Kementerian PUPR, Jumat (7/10/2016).
Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Kepala BPSDM Andreas Suhono, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.
Menteri Basuki menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer hingga 2019 nanti sudah berjalan sejak 2015. “Sekarang sudah ada Tol Cipali sepanjang 116 kilometer, nanti Trans Jawa dari Pejagan-Batang-Semarang dan Bawen-Salatiga-Solo-Kertosono sepanjang kurang lebih 500 kilometer. Kemudian Tol Terbanggi Besar 140 kilometer, Palembang-Indralaya 22 kilometer, nanti Balikpapan-Samarinda 99 kilometer, Bitung-Manado 39 kilometer,” tuturnya.
Herry Trisaputra Zuna menjelaskan bahwa progres pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer memang belum sampai 50 persen sampai saat ini namun berdasarkan perhitungan BPJT optimis dapat dicapai hingga 2019. “Secara keseluruhan perhitungan kami dapat dicapai (pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer),” ujarnya.
Terkait dukungan Kementerian PUPR bagi program ketahanan pangan, terutama mendukung 1 juta hektar lahan pertanian baru, Menteri Basuki mengatakan strategi Kementerian PUPR dengan mempercepat pembangunan jaringan irigasi, menginventarisasi bendung-bendung atau prasarana irigasi yang belum optimal pemanfaatan airnya.
"Misalnya daerah irigasi Amandit yang dibangun waktu saya Dirjen Sumber Daya Air, tapi belum optimal pemanfaatan airnya, sehingga kita bangun (saluran irigasi) baru"jelasnya.
Kemudian Bendung Slinga di Purbalingga ada 7.000 hektar lahan, bendungnya sudah jadi lama tapi jaringan irigasinya belum dibangun. Padahal saat musim kemarau pun masih banyak airnya dan kualitas airnya masih jernih.
“Memang kita akan inventarisasi semua, namun kita juga dibatasi oleh Undang-undang, kalau 3.000 hektar ke atas baru boleh ditangani oleh pusat, kalau yang 1.000 hektar sampai 3.000 hektar oleh provinsi dan di bawah 1000 hektar oleh kabupaten,” tuturnya.
Seperti diketahui bahwa pada 2016 Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 45,000 hektar jaringan irigasi baru dan pada 2017 nanti akan dibangun 84.000 hektar jaringan irigasi baru. Pada 2017 jaringan irigasi baru tersebut akan dibangun di Daerah Irigasi (DI) Baliase Kabupaten Luwu Utara, DI Jabung Kabupaten Lampung Timur, DI Jambo Aye Kanan Kab. Aceh Utara, DI Pitap Kabupaten Balangan, DI Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DI Bomberay Kabupaten Fakfak, DI Oransbari Kabupaten Manokwari, dan DI Malaos Kabupaten Sorong Papua Barat.
Terkait Program 100-0-100, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo menerangkan bahwa untuk mewujudkan program tersebut diperlukan role sharing berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, pengelola infrastruktur seperti PDAM, investor dan masyarakat.
Program 100-0-100 adalah program untuk mewujudkan 100 persen ketersediaan akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen ketersediaan akses sanitasi sehat.
TERPOPULER
