Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, mengatakan bahwa penunjukan Ignasius Jonan selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Arcandra Tahar selaku Wakil Menteri ESDM adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Oleh sebab itu keputusan itu mau tak mau harus kita hormati," kata Kurtubi saat dihubungi Suara.com, Jumat (14/10/2016).
Kurtubi mengatakan bahwa masalah pokok yang harus dihadapi Jonan dan Arcandra sangatlah pelik. Sebab pada dasarnya tata kelola sektor ESDM di Indonesia memang kacau balau. "Ambil contoh, harga gas di dalam negeri jauh lebih mahal daripada yang diekspor ke luar negeri," ujar Politisi Nasdem tersebut.
Oleh sebab itu, Kurtubi mewanti-wanti agar Jonan dan Arcandra harus cepat belajar dan beradaptasi. Apalagi background Jonan yang sama sekali tak memiliki rekam jejak berkarir di sektor ESDM. Begitu pula dengan Arcandra meskipun dengan sebagai sosok ahli penambangan lepas pantai (offshore). "Tapi ilmu offshore itu kan cuma sekrup kecil dari ilmu ESDM," jelas Kurtubi.
Namun ia mengapresiasi keberanian Presiden Jokowi menunjuk Jonan. Selama ini Jonan dikenal sebagai ahli manajemen yang handal. Ia juga kerap dianggap sebagai sosok yang keras tanpa kompromi. Sosok ini dibutuhkan mengingat tata kelola ESDM menjadi kacau karena banyak praktik yang kotor. "Seperti saya bilang tadi, harga gas dalam negeri mahal karena mata rantainya panjang. Barang apapun, bukan hanya gas, kalau anda beli lewat calo atau pihak ketiga, harganya akan jauh lebih mahal. Selama ini, keberadaan calo sulit diberantas karena ada kedekatan dengan kekuasaan," tambah Kurtubi.
Disinilah, Jonan dan Arcandra harus berani untuk menyederhanakan sistem dan menghapus rantai pasokan gas yang panjang. "Mereka harus bekerja cepat. Karena umur pemerintahan Jokowi-JK tinggal 3,5 tahun lagi," tutup Kurtubi.
