Ini Tiga Instrumen Penting untuk Bangun Perkotaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pada hari terakhir, Kamis (20/10/2016) Konferensi UN Habitat III melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah tokoh penting yakni Joan Clos (Direktur Eksekutif UN Habitat yang juga Sekjen Habitat III), Maria de Los Angeles Duarte (Menteri Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Ekuador), Eric Solheim (Direktur Eksekutif UNEP yang juga Mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia), dan Franz-B Marre (Kepala Divisi Pengembangan Perkotaan, Air, dan Transportasi - Kementerian Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi Federal Jerman).

Dalam setiap pertemuan turut hadi anggota delegasi Indonesia lainnya yakni Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk Ekuador Diennaryati Tjokrosuprihatono, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial dan Budaya Lana Winayanti.

Joan Clos kepada Menteri Basuki menyampaikan terima kasihnya atas peran aktif Indonesia dalam proses Habitat III, baik sebagai anggota Prepcom3 Regional Asia Pasifik, negosiasi antar bangsa hingga dalam penyelenggaraan Prepcom3 di Surabaya, Juli lalu yang menciptakan basis yang sangat kondusif untuk perjalanan adopsi New Urban Agenda. Joan Clos juga meminta dukungan Indonesia dalam evaluasi pelaksanaan satu tahun Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda kedepan. Hal ini juga membuka peluang para praktisi dan tenaga ahli Indonesia untuk mendukung UN Habitat.

Dalam kesempatan tersebut Joan Clos juga menyampaikan tiga instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan, yakni regulasi yang jelas dan mendukung, perencanaan dan perancangan perkotaan yang terpadu, serta pengembangan skema pembiayaan untuk pembangunan perkotaan.

Sementara itu dalam pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Ekuador, Menteri Basuki menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Ekuador sebagai tuan rumah atas suksesnya penyelenggaraan Konferensi UN Habitat III. Menurutnya sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa banyak kesamaan antara Indonesia dengan Ekuador yakni mengalami gempa bumi. "Kondisi ini membuat kedua negara sangat memungkinkan untuk membuka kerjasama dalam hal mitigasi bencana," kata Basuki dalam keterangan resmi, Sabtu (22/10/2016).

Pada hari yang sama, Menteri Basuki juga menerima kunjungan dari Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme (UNEP) yang membahas mengenai kebijakan mengenai lingkungan hidup dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan.

Menteri Basuki menanyakan kepada Eric Solheim yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia perkembangan Green Climate Fund. Green Climate Fund adalah sebuah mekanisme pendanaan iklim yang beroperasi di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Pada kesempatan tersebut Eric Solheim memberikan masukan antara lain perlunya identifikasi apa yang ingin dicapai, pemerintah juga harus menjadi terdepan dalam prosesnya, dan mencari jaringan partner potensial.

Dalam pertemuan dengan Franz-B Marre, Menteri Basuki menyampaikan bahwa Indonesia telah siap melaksanakan NUA diantaranya dengan kesiapan di bidang kelembagaan dimana Bappenas yang akan menjadi focal point NUA dengan didukung oleh Sekretariat Nasional Habitat yang sudah terbentuk. Namun tantangan yang dihadapi adalah perlunya penguatan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi NUA.

Ditambahkannya mengukur keberhasilan NUA tidak hanya dari indikator yang terukur tapi juga tingkat prosperity atau liveability yang dapat diukur melalui survei kepuasan masyarakat.