Presiden Joko Widodo menyindir kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang menghabiskan anggaran Rp300 Triliun di era pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan era SBY itu disampaikan Jokowi untuk membandingkan kebijakannya untuk menyamakan harga BBM di daerah terpencil Papua dengan di Jawa, dari Rp60 ribu hingga Rp100 ribu menjadi Rp6.450.
"Dulu bensin di daerah Papua Rp60 ribu sampai Rp100 ribu, dan sekarang harganya sama dengan di Jawa. Ini adalah salah satu keadilan sosial yang harus kita wujudkan," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2016) malam.
Jokowi mengaku untuk menurunkan harga BBM di wilayah Papua tersebut banyak pihak yang menetang dan mempermasalahkan. Sebab PT Pertamina harus membeli sejumlah pesawat angkut BBM yang menghabiskan dana sekitar Rp850 Miliar.
Jokowi pun lalu membandingkan dengan uang negara yang harus dikeluarkan saat subsidi BBM di era SBY sebesar Rp300 triliun pertahun. Subsidi ratusan triliun itu justru lebih banyak dinikmati kelas menangah atas yang menggunakan kendaraan roda empat, namun tidak untuk masyarakat di daerah terpencil.
"Dulu subsidi BBM Rp300 triliun, diam semuanya. Ini Rp800 miliar saja kok rame?" ujar dia.
Dia menuturkan, selama ini masyarakat di Papua memang tidak protes dan hanya diam saja dengan kondisi harga BBM yang sangat Mahal itu. Hal itu berbeda dengan masyarakat di Jakarta, BBM naik Rp1000 saja langsung terjadi demonstrasi besar.
"Mentang mentang yang di Papua diam, terus harus kita beri Rp60 terus? Kan tidak. Kita harus adil, harus fair," tutur Jokowi.
Seperti diketahui, diaawal pemerintahannya, Jokowi memutuskan mencabut subsidi BBM. Subsidi itu dialihkan untuk hal yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Hari Ibu di Banten
