Kementerian Energi dan Suber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Mineba) akhirnya telah menyetujui perubahan perizinan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI).
Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), perusahaan tambang pemegang KK harus mengubah status kontraknya menjadi IUPK agar dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian).
"Jadi Kontrak Karya sudah tidak berlaku lagi untuk Freeport, sekarang jadi IUPK. Selain Freeport, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," kata Dirjen Minerba Bambang Gatot di Jakarta, Jumat (10/2/2017).
Dengan adanya Perubahan KK menjadi IUPK ini, maka kedua perusahaan tersebut harus menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai IUPK. Dimana, Sebagai pemegang IUPK, maka wilayah pertambangan mereka maksimal 25.000 hektar, wajib membangun smelter dalam lima tahun, pajak yang ditanggung mengikuti peraturan terbaru (prevailing), dan sebagainya.
"Sesuai ketentuan, dia harus melakukan itu. Kalau dia enggak bangun smelter, dia nggak bisa ekspor," katanya.
Untuk selanjutnya, Bambang berharap perusahaan tersebut segera mungkin mengajukan permohonan izin ekspor agar dapat segera diproses perizinannya.
Terapi, lanjut Bambang permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
"Bea Keluar (BK) sedang diproses oleh Menkeu, secara legal formal harus menunggu Menkeu mengeluarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," ujarnya.
Baca Juga: Hanura Minta Presdir PT Freeport Dicopot dan Produksinya Distop
