Optimisme rakyat Indonesia akan menjadikan kondisi perekonomian negara menjadi semakin baik. Hal tersebut berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan. Optimisme yang dimaksud tentunya dibarengi dengan kerja ekstra keras dan terobosan-terobosan baru yang dihasilkan guna menuju ke arah yang lebih baik.
Maka itulah Kepala Negara selalu menekankan hal itu kepada jajarannya. Tak terkecuali dengan Kementerian Perdagangan yang pada Selasa hingga Rabu (21-22/2/2017) melaksanakan rapat kerja dengan tema "Tata Perdagangan untuk Gerakkan Ekonomi Domestik dan Tingkatkan Ekspor". Adapun rapat kerja tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin pagi.
Kepada jajaran di Kementerian Perdagangan tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya meningkatkan pelayanan dan meninggalkan cara-cara kerja lama yang tidak produktif. Apalagi jika kita hendak mewujudkan visi besar menyongsong seratus tahun kemerdekaan dengan menuju Indonesia Emas 2045.
"Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus kita hilangkan. Kita menuju pada optimisme 2045, harus diubah semuanya. Perubahan itu dimulai dari kita, mulai dari pejabat-pejabat kita," kata Presiden Jokowi.
Sebagai upaya untuk memulai mewujudkan visi besar tersebut, sejumlah arahan diberikan Kepala Negara kepada Kementerian Perdagangan dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi. Ketersediaan stok bahan pangan dalam negeri merupakan hal yang pertama kali disinggung oleh Presiden.
Menurutnya, ketersediaan stok bahan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat amat menentukan stabilitas harga di pasar.
Maka itu, informasi aktual mengenai ketersediaan stok disebut oleh Presiden amat krusial. Ia pun meminta Kementerian Perdagangan untuk beralih menuju dunia digital dengan mengembangkan aplikasi yang dapat memantau harga bahan pangan hingga ke daerah-daerah.
"Aplikasi harus bisa menginformasikan dari pasar-pasar yang ada di daerah sampai ke pusat. Segera bangun sistem itu sehingga stok itu selalu kita lihat. Kalau ada gejolak, satu atau dua bulan sebelumnya bisa kita prediksi dan antisipasi," ujar Presiden.
Baca Juga: Ancaman Freeport, Jokowi Tak Komentar, Levelnya Menteri ESDM
Harga bahan pangan yang melambung tinggi memang tidak semata disebabkan hanya karena ketersediaan stok bahan pangan yang tidak mencukupi. Sebab, selama ini banyak disinyalir adanya rantai distribusi pangan yang tidak efisien. Inilah yang Kepala Negara minta untuk diperhatikan betul. Dalam kondisi seperti inilah para pemangku jabatan harus hadir menyelesaikan masalah.
"Di harga petani misalnya Rp5 ribu, di pasaran Rp15 ribu. Pasti ada yang tidak benar distribusinya kalau seperti itu. Ini yang mulai dilihat detail. Kementerian Perdagangan harus mengerti siapa pemain-pemain distribusi yang ada di tengah ini, berapa mata rantainya? Kalau sudah banyak sekali ya biayanya habis di situ, rakyat yang malah membayar," ujarnya.
