Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengimbau kepada pemerintah untuk tidak hanya terfokus pada soal divestasi saham milik PT. Freeport Indonesia saja.
Pasalnya, di balik kisruh Freeport dan pemerintah ini adalah permasalahan yang lebih penting. Pemerintah juga harus memikirkan dampak kepada kaum buruh yang akan terancam PHK nantinya.
"Kalau terjadi PHK 30 ribu buruh, ada nggak semacam task force. Lalu ada 238 ribu buruh terkena implikasi perebutan saham antara pemerintah dan Freeport. Oleh karena itu bagi kami hentikan retorika nasionalisme semu yang sesungguhnya," kata Iqbal, Selasa (7/3/2017).
Iqbal menyarakan kepada pemerintah untuk fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pemerintah dan Freeport ini.
"Persoalan utama itu di smelter. Bagi KSPI, yang jadi anggota Serikat Pekerja Metal Indonesia, bagi kami ada yang harus diperhatikan pemerintah," katanya.
Dirinya menambahkan, permintaan divestasi sebesar 51 persen dari 30 persen dinilai tidak realistis. Apalagi jika mengingat pemerintah tidak akan memiliki dana yang cukup guna mengambil alih saham Freeport yang akhirnya akan diberikan kepada swasta.
"Nanti seperti PT. Newmont Nusa Tenggara. Kini perusahaan itu dimiliki oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara yakni swasta. Itu malah memperburuk," ungkapnya.
Untuk itu, KSPI meminta agar pemerintah lebih mendorong pengembangan smelter dari Freeport. Dengan pemanfaatan berbagai konsentrat yang dihasilkan Freeport maka akan lebih banyak manfaat yang didapat khususnya dalam membuka lapangan kerja.
"Kita usulkan memperluas industri smelter di tahap pertama. Kemudian kedua, yakni powerplan. Pabrik smelter nggak bisa didirikan di sembarang tempat. Harus ada industri petrokimia. Paling tepat memperluas smelting karena itu ada industri petrokimia, semen, dan lain sebagainya," ujar Iqbal.
