Suara.com - Setelah mengalami penundaan selama 9 bulan, akhirnya mulai 31 Maret 2017 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengintip data kartu kredit nasabah untuk meningkatkan basis data pajak.
Penerapan kebijakan tersebut akan berbarengan dengan berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty.
"Jadi nanti mulai 31 Maret 2017 aturannya sudah berjalan. Ini (kewajiban lapor data kartu kredit) akan dilakukan kembali. Surat Bu Lusiani (Direktur Teknologi Informasi Perpajakan) meminta kepada perbankan kembali mempersiapkan data, karena tax amnesty akan segera berakhir karena dulu kan ditunda untuk memberi kesempatan Wajib Pajak ikut tax amnesty," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Hestu Yoga meminta kepada para Wajib Pajak untuk tidak khawatir dengan kebijakan tersebut, apalagi bagi mereka yang sudah ikut tax amnesty. Kata dia, tidak ada lagi alasan buat WP untuk takut dengan ketentuan ini.
"Kalau dulu khawatir data kartu kredit ketahuan karena tidak match dengan profil Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan, sehrusnya kekhawatiran itu sudah hilang kalau sudah ikut tax amnesty. Jadi tidak ada alasan lagi kekhawatiran seperti itu," katanya.
Data dan informasi kartu kredit dibuka untuk tujuan perpajakan. Untuk memastikan apakah profil Wajib Pajak dengan SPT sudah cocok atau belum. Agar tidak menimbulkan kesalahan dikemudian hari.
"Ini untuk profil WP, cek ke SPT-nya sudah cocok belum. Kita minta klarifikasi kok data kartu kredit seperti ini, SPT-nya segini. Misalnya di SPT, lapor penghasilan Rp 10 juta tapi transaksi kartu kredit Rp 100 juta," ujar Yoga.
Data dan informasi kartu kredit nasabah wajib disampaikan perbankan kepada Ditjen Pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/PMK.03/2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
TERPOPULER
