Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir kebijakan kredit usaha rakyat yang diterapkan pada era kepemimpinan periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono.
"Dulu lima tahun pemerintahan sebelumnya membuat kesalahan luar biasa. KUR pengusaha besar dapat 10 persen sampai 15 persen, tapi pengusaha kecil dapat 23 persen. Bagaimana yang pengusaha kecil mau bertahan?" kata JK dalam acara penutupan Kongres Ekonomi Umat MUI 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2017).
Kebijakan ekonomi yang diterapkan SBY tidak berkeadilan. Kebijakan di zaman itu membuat pengusaha besar semakin tumbuh tetapi mencekik pengusaha kecil.
"Itu satu kesalahan kezaliman yang terjadi menaikkan bungan KUR. Mungkin banyak akibatnya di mana bank kecil semakin maju, jauh lebih. Tapi di sisi lain rakyat tidak dapat layanan terbaik," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut JK, pemerintahan Joko Widodo akan membuat Kredit Usaha Rakyat ini bisa mengalami penurunan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya pengusaha kecil gulung tikar, pemerintah melakukan intervensi.
"Jadi bagaimana rupanya? Ya kita harus balik itu semua, supaya ada memperkecil gapnya,” katanya.
Pada 2016 bunga KUR hanya 9 persen. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 12 persen, dan bahkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 22 persen.
