Presiden Joko Widodo mengatakan semua proyek strategis nasional harus terus dimonitor pengerjaannya di lapangan. Monitoring proyek tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunannya.
"Kita sudah melaksanakan evaluasi proyek strategis nasional di 22 provinsi. Selalu saya tekankan bahwa seluruh proyek strategis nasional harus betul-betul dimonitor, betul-betul diawasi dan juga dipastikan sejauh mana pelaksanaan dilapangan, apakah sudah dimulai, apakah ada hambatan harus kita ikuti," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Berdasarkan laporan yang ia terima terdapat 225 proyek dan satu program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Sebanyak 20 proyek atau sembilan persen telah selesai, dan memasuki tahap konstruksi 94 proyek atau 42 persen. Kemudian 13 persen proyek atau lima persen dalam tahap transaksi, serta 83 proyek atau 37 persen dalam tahap perencanaan.
"Saya dapat juga laporan bahwa terdapat tujuh persen yang diusulkan untuk dikeluarkan dari proyek strategis nasional dan juga usulan penambahan 55 proyek strategis nasional yang baru, serta satu program," ujar dia.
Selain itu, terkait penambahan proyek strategis nasional Jokowi mengingatkan tiga hal. Diantaranya, Jokowi minta PSN (proyek strategis nasional) yang baru diusulkan bukan hanya daftar panjang keinginan Kementerian/Lembaga, tetapi harus diseleksi dengan tepat. Sebab waktu pemerintahannya sangat pendek, maka itu Jokowi meminta tidak perlu usulan PSN baru lagi.
Kemudian, Jokowi juga meminta PSN yang sudah berjalan atau PSN baru memberikan dampak pada upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan mampu mengentaskan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maupun ketimpangan pendapatan.
"Maka itu harus bisa dihitung dampak dari PSN baru bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah," tutur dia.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga meminta PSN baru harus mampu menopang, mendukung sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Jadi PSN harus betul-betul terintegrasi dengan sektor unggulan yang sedang dikembangkan di daerah.
"Terakhir kita harus terus mendorong keterlibatan swasta dan badan usaha untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Untuk itu saya minta agar skema pembiayaan infrastruktur non pemerintah harus diatur dengan jelas, sehingga mampu menarik investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur yang kita jalankan," tandas dia.
