Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, bahwa tindakan menyalahgunakan rekening nasabah akan dipidana.
Hal ini untuk mengurangi potensi kebocoran informasi atau menggunakannya untuk mengintimidasi masyarakat saat Ditjen Pajak diizinkan mengintip rekening wajib pajak.
"Di UU KUP itu ada yang mengatur petugas pajak wajib merahasiakan. Pidananya juga ada berapa tahun. Jadi data ini memang benar-benar hanya untuk kepentingan pajak saja," kata Darmin saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).
Menurut Darmin, aturan penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai DJP sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sehingga, para pegawai pajak benar-benar harus merahasiakan informasi data rekening nasabah ini. Sehingga para nasabah tidak merasa ketakutan dengan adanya keterbukaan informasi ini.
Sementara, dalam Perppu nomor 1 tahun 2017, diatur bahwa DJP tidak bisa dituntut apabila telah melakukan tugasnya sesuai aturan.
"Tentu mereka DJP menginginkan pasangannya ada dong. Kalau kita DJP benar, jangan dicari-cari kesalahannya secara hukum. Yang ada di Perppu itu bagian yang kedua. Di Perppu ada aturan yang mengatakan kalau aparat pajak itu benar dalam melakukan tugasnya itu tidak bisa dicari-cari masalahnya," katanya.
Baca Juga: Darmin dan Wiranto Bersinergi Cegah Kebakaran Hutan
