Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Bank Indonesia (BI) menyepakati kerjasama untuk meningkatkan elektronifikasi di jalan tol. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur BI Agus Martowardoyo tentang kerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Kementerian PUPR, dimana salah satunya terkait penerapan transaksi tol non tunai dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Gedung BI, Jakarta, Rabu (31/5/2017). Usai penandatanganan, juga dilakukan penekanan tombol pencanangan sosialisasi pembayaran tol non tunai oleh Menteri Basuki, Gubernur BI Agus Martowardoyo, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Deputi Gubernur Bidang Sistem Pembayaran Sugeng dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery TZ.
“Melalui penandatanganan ini kami juga bisa ikut berkonstribusi dalam program GNNT dalam transaksi tol non tunai,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (1/6/2017). Pembayaran dengan uang elektronik memberikan keuntungan memperpendek waktu transaksi sehingga dapat mengurangi antrian kendaraan menjelang gerbang tol. Keuntungan lainnya adalah kemudahan transaksi karena pengguna jalan tol tidak perlu membawa uang tunai, termasuk menunggu kembalian dalam pecahan kecil.
Penandatanganan kesepakatan ini juga menjadi tahapan awal agenda elektronifikasi jalan tol di Indonesia yang dimulai dengan pelaksanaan kampanye elektronifikasi secara nasional menuju penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti (pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol). Transaksi tol non-tunai atau uang elektronik saat ini baru sebesar 23 persen dari lalu lintas harian rata-rata sekitar 4,5 juta kendaraan per hari. Ditargetkan pada bulan Oktober 2017, seluruh ruas tol menggunakan transaksi non tunai.
Sementara Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardo mengungkapkan, Bank Indonesia menyambut baik sinergi dan kerjasama antara kedua institusi ini untuk terus meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia begitu luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berserta jajaran menterinya, "Salah satu Kementerian kebanggaan kita yakni Kementerian PUPR, dimana komitmen infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, penataan kawasan, pembangunan perumahan, fasilitas air dilingkungan perkotaan, juga sanitasi semua dilakukan dengan sistematis serta melalui terobosan-terobosan yang membanggakan," ungkap Agus.
Agus juga menjelaskan, pelaksanaan elektronifikasi jalan tol tentunya memerlukan kerjasama seluruh pihak. Tidak hanya otoritas, industri perbankan juga memiliki peran penting, khususnya dalam integrasi antar ruas jalan tol. Mencermati hal ini, direncanakan pendirian institusi yang berfungsi mengintegrasikan informasi data transaksi dan tarif untuk seluruh ruas jalan tol dalam bentuk Konsorsium Electronic Toll Convention (ETC). Konsorsium ETC nantinya berperan besar dalam tahap integrasi ruas jalan tol, penyempurnaan model bisnis serta aspek teknis elektronifikasi.
Sebelum diterapkannya pembayaran non-tunai secara menyeluruh, Kementerian PUPR, BI, Badan Usaha jalan Tol (BUJT) dan Perbankan akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi penggunaan uang elektronik di jalan tol. Selain melakukan koordinasi dengan BI, Kementerian PUPR melalui BPJT telah mengeluarkan perintah pelaksanaan transaksi non-tunai secara multi bank diseluruh gardu tol. Saat ini BPJT juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Sistem Transportasi Cerdas Jalan Tol.
Baca Juga: Percepat Infrastruktur, Kementerian PUPR Bentuk Tim Evaluasi PSN
