Alami Turbulensi, DPR Sebut Garuda Indonesia Salah Kelola

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso menilai merosotnya omset Garuda Indonesia serta penumpukan utang yang kabarnya hampir mencapai Rp40 Triliun diakibatkan gagal kelola. Kondisi ini juga diakibatkan lemahnya pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN.

“Garuda Indonesia gagal kelola, BUMN lemah dalam pengawasan. Mulai dari rencana kerja, biaya operasional, banyak beli pesawat, dan juga kinerja manajemen yang tidak optimal,” ujar Bowo di Jakarta, Sabtu (10/6/2017).

Atas hal tersebut Bowo mengusulkan agar Sekretaris Menteri (Sesmen) BUMN dicopot. Bowo mengatakan Sesmen memiliki peran krusial dalam masalah ini, namun sayangnya peran ini dikatakan Bowo tidak dilakukan secara optimal dan cenderung melakukan pembiaran terhadap hal- hal yang mengancam kelangsungan perusahaan.

“Sesmen itu ibaratnya “penjaga pintu” BUMN. Dia yang bertanggung jawab untuk memilah- milah mana hal yang baik atau tidak. Jadi menurut saya Sesmen perlu diganti dengan yang lebih berkompeten,” tegasnya.

Bowo juga menambahkan restrukturisasi direksi Garuda Indonesia tidak akan membawa perubahan signifikan bila manajerial dalam BUMN sendiri lemah.

“Percuma kalau Dirut dan jajaran direksi lainnya diganti bila manajerial kementerian BUMN-nya lemah tidak akan membawa perubahan yang signifikan,” imbuhnya.

Sementara terkait hutang yang melilit maskapai penerbangan tertua di Indonesia ini, Bowo mengatakan hutang tersebut tidak akan mungkin didapatkan tanpa seizin pemerintah. Jadi dalam hal ini dirinya memandang Kementerian BUMN ikut bertanggung jawab dalam pelunasan hutang tersebut.

“Utang kan tidak mungkin dilakukan tanpa seizin pemerintah. Jadi ini yang saya bilang ada kesalahan kelola dan pembiaran yang juga menjadi tanggung jawab kementerian BUMN,” pungkas Bowo.