Saat kampanye Pemilihan Presiden 2014, Jokow Widodo menjanjikan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen pada tahun 2018. Namun hingga Semester I 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mampu mencapai 5,5 persen.
Padahal semenjak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014, Jokowi sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi sebanyak 15 jilid. Banyak yang mengkritik 15 PKE yang dikeluarkan Jokowi tidak efektif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun anggapan ini dibantah oleh Senior Treasury Representative, Kedutaan Besar Australia, Shaun Anthony. Menurutnya, PKE yang dikeluarkan Jokowi mampu menarik investasi asing lebih besar daripada sebelumnya. Berbagai kemudahan regulasi membuat banyak investor asing tertarik terutama untuk berinvestasi terhadap obligasi yang dikeluarkan pemerintah.
"Selain itu PKE yang dikeluarkan mampu membuat fundamental ekonomi Indonesia stabil. Indonesia tidak terpengaruh gesekan Amerika Serikat dengan Korea Utara. Selain itu, kurs Rupiah sekarang lebih stabil dibanding dulu. Saya sekarang tidak harus memonitor setiap saat. Saya kira 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan sudah memberikan dampak yang besar," kata Shaun dalam Bangking Journalist Academy (BJA) 2017 di Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Masalahnya, dunia usaha sektor riil di Indonesia memang tengah menghadapi kelesuan. Banyak pelaku usaha memilih tidak membuka perusahaan baru dan menunggu situasi jangka panjang yang lebih kondusif. "Termasuk industri pertambangan, manufaktur, perdagangan, dan lain-lain," ujar Shaun.
Namun ia tak sependapat jika dikatakan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Dibanding Malaysia, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih berkesinambungan dan stabil.
"Hanya saja pelaku usaha memamng butuh kepastian kondisi terutama kebijakan pemerintah. Misalkan terkait kebijakan pajak," tutup Shaun.
Baca Juga: Jokowi Umumkan Paket Ekonomi Jilid XVI Setelah HUT RI ke-72
