Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengkajian Rencana Revitalisasi Kompleks Parlemen Fahri Hamzah menyerahkan kepada pemerintah terkait isu proyek penataan kompleks parlemen.
Sebab, menurutnya, pemerintah lah yang memiliki keweuangan terkait penggunaan anggaran. DPR, katanya, mengikuti apa yang diputuskan pemerintah.
"Ambil lah ini sebagai domain eksekutif. Tolong eksekutif ambil alih isu ini. Jangan lah kita dianggap ada proyek, proyek itu semua eksekutif. Nggak boleh kuasa pengguna anggaran itu legislatif, kita ini politisi, enggak ada dalam perencanaan kita itu bangun gedung, bangun proyek, bangun apa, enggak ada," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Dia juga membandingkan wacana pembangunan gedung ini dengan wacana pemindahan Ibu Kota. "Pemerintah mau mindahin ibu kota kita biasa saja, santai saja. Masa bangun satu gedung aja kita ribut sedunia," tutur Politikus yang dipecat PKS itu.
Dia meluruskan, perencanaan pembangunan gedung baru ini bukan berasal dari anggota legislatif. Usulan ini muncul dari kesekjenan DPR yang dianggarkan ke Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang kemudian dibahas di Badan Anggaran DPR.
"Jadi eksekusinya di Sekjen kemudian ke Banggar disetujui apa tidak, itu urusan mereka. Kan ada pemerintahnya di situ pada saat pembahasan anggaran," kata Fahri.
