Suara.com - Pemerintah memprioritaskan belanja untuk infrastruktur dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2018 dalam rapat paripurna DPR, Rabu (16/8/2017).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan agar belanja infrastruktur tidak membuat tambahan utang negara.
"Hati-hati soal ekspansi utang. Kalau pembiayaan ini terpaksa membuat kita berhutang itu memindahkan beban bagi yang akan datang," kata Fahri di DPR usai rapat paripurna.
RAPBN 2018 mencapai total Rp2.204 triliun, anggaran ini masih memfokuskan kepada belanja pembangunan infrastruktur, sebagian lainnya adalah untuk ditransfer ke daerah. Untuk pembiayaan utang, RAPNP 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp399 triliun, yang artinya turun Rp62,1 triliun dari APBN perubahan 2017.
Selain masalah utang, Fahri mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak mencabut subsidi. Apalagi, Presiden Jokowi ingin mengalihkan subsidi ke sektor produktif.
Menurut Fahri, pencabutan subsidi akan menyulitkan perekonomian di masyarakat.
"Yang kita khawatirkan itu menurut pemerintah mengalihkan ke sektor produktif tapi itu menghajar neraca rumah tangga rakyat. Yang perlu kita waspadai itu. Karena tiap rumah tangga punya neraca yang sangat sensitif. Kalau pendapatan tidak naik sementara barang naik, bisa bisa kesejahteraan suatu keluarga terancam," ujar Fahri.
