Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai usulan pembangunan apartemen di Kawasan DPR tidak memiliki korelasi dengan kinerja anggota DPR.
Menurutnya tidak ada jaminan pembangunan apartemen dengan kinerja anggota DPR untuk menghadiri rapat-rapat.
"Jadi saya tidak bisa melihat korelasi diantara keduanya, misalnya begini kalau perumahan anggota DPR terlalu jauh, lalu dibangun apartemen, apakah itu akan menjamin kalau kemudian rapat-rapat di DPR kemudian akan penuh," ujar Ray di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, No 9, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017).
Kata Ray, ketidakhadiran anggota DPR bukanlah alasan lokasi rumah dinas anggota DPR yang jauh, melainkan alasan memiliki agenda lain.
"Yang kedua, coba dicek dulu deh sama DPR soal ketidakhadiran itu. Tren ketidakhadiran anggota DPR sekarang ini apakah karena rumahnya yang jauh kah, atau memang mereka memilih secara sadar untuk tidak hadir pada baik rapat-rapat paripurna ataupun rapat lain di DPR itu," ucap dia
Maka dari itu tak ada korelasi usulan pembangunan apartemen di kawasan Taman Ria Senayan dengan alasan untuk mengikuti rapat.
"Nah sehingga jangan sakit perut, jawabannya sakit kepala gitu kan. Kira-kira begitu," ucap Ray.
Ray juga mengaku heran setiap ketidakpercayaan publik terhadap kinerja dan moralitas anggota DPR ditanggapi dengan alasan perlunya penambahan fasilitas.
"Jadi kalau kita sebut jangan-jangan lama-lama memang mereka sengaja bekerja tidak baik, kira-kita begitu ya, moralnya juga nggak terlalu bagus supaya fasilitas semakian banyak. Karena trennya begitu. Asal kinerja nggak bagus, kepercayaan publik rendah kemudian moralitasnya juga tidak baik dimata publik, jawabannya perbaikan fasilitas," ucap Ray.
Lebih lanjut, Ray menilai banyaknya usulan anggota DPR terkait perbaikan fasilitas bentuk dari kegagalan dari pimpinan DPR. Ia mencontohkan status Ketua DPR Setya Novanto yang sudah ditetapkan tersangka proyek E-KTP
" Bagi saya sebetulnya itu juga bagian dari kegagalan kepemimpinan yang sekarang. Ada bung Setya Novanto yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Fahri Hamzah yang entah gimana lebih banyak berkoar-koar diluar fungsinya sebagai ketua DPR begitu. Ada juga Fadli Zon dengan watak yang juga hampir sama begitu. Jadi pada saat mereka begitu banyak mengatakan banyak hal mengenai republik ini," kata dia.
Ia pun menyayangkan hingga kini belum ada bentuk nyata dari pimpinan DPR sepeti Fadli Zon dan Fahri Hamzah untuk memperbaiki moralitas dan memperbaiki kinerja anggota DPR.
"Saya rasa sayang, agak jarang dicanangkan oleh Fadli Zon atau Fahri Hamzah khususnya, sesuatu cara mereka memperbaiki moralitas, memperbaiki kinerja anggota DPR ini kan," kata Ray
"Meskipun tidak ada kewajiban secara struktural ya, yang mengatakan bahwa pemimpin itu wajib memperbaiki moralitas atau kinerja begitu. Tapi, secara moral tentu saja mereka harus dituntut untuk memperbaiki kinerja anggota DPR juga moralitasnya," sambungnya.
TERPOPULER
