Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menganggap bahwa pembangunan gedung baru DPR mesti terus berjalan.
Menurutnya, pembangunan gedung ini masuk menjadi bagian dari anggaran penataan kompleks DPR sebesar Rp5,4 triliun yang diajukan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Ketetapan itu sudah diputuskan dalam rapat paripurna pada April lalu.
"Go ahead, sudah disepakati dalam Rapat Paripurna. Harapannya dikerjakan dengan perencanaan yang baik dan anggaran yang efisien. Jangan ada kebocoran apa pun," kata Hendrawan saat dihubungi Suara.com, di Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Hendrawan mengatakan, pembangunan ini mesti segera dilakukan, karena kantor anggota DPR ini sudah tidak memadai. Bahkan dia bercerita, banyak staf anggota DPR yang harus bekerja bergantian di ruangan.
"Untuk ruang-ruang anggota memang sudah tidak memadai. Sebenarnya sudah disimpulkan dan dirasakan sejak lama. Tenaga ahli dan staf tidak dapat meja dan kursi kerja, jadi harus bergantian," kata anggota Komisi XI DPR ini.
Di tengah kabar penataan kompleks DPR ini, belakangan muncul isu pembangunan apartemen. Hendrawan sendiri tidak langsung setuju dengan usulan itu.
"Dalam hal mengalami kendala anggaran, ruang kerja harus lebih diprioritaskan. Bila terdapat kendala anggaran. Kalau anggaran longgar, silakan saja dibangun. Tetapi menurut saya, saat ini anggaran negara agak berat," ujar dia.
TERPOPULER
