Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018 difokuskan untuk program pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di masyarakat. Dia meminta anggaran untuk program pengentasan kemiskinan ditambah.
"Saya minta APBN di tahun 2018 ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah. Kedua, yang berkaitan dengan pengangguran, ini nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya. Ketiga yang berkaitan dengan ketimpangan," kata Jokowi memberikan arahan dalam Rapat Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/10/2017).
Dia juga meminta agar permasalahan hutan sosial, pembukaan bank wakaf mikro dikerjakan mulai bulan ini. Selain itu, ia mengingatkan setiap kementerian dan lembaga untuk tidak membiarkan para investor menunggu terlalu lama dalam berinvestasi di Indonesia.
"Sekali lagi kepada seluruh kementerian dan lembaga, jangan biarkan investasi, jangan biarkan investor, jangan biarkan pelaku-pelaku usaha ini wait and see. Kalau ada masalah, kalau ada problem segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan," ujar dia.
Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen mendukung dunia usaha di Indonesia. Sebab, dengan masuknya investasi dinilai dapat membuka lapangan kerja sangat luas.
"Dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Apapun itu karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur itu mereka. Dari 60 hingga 70 persen itu ada di mereka. Tolong ini perizinan kita perhatikan," kata dia.
