Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa divestasi PT Freeport Indonesia berlangsung dua tahap. Proses divestasi ini bisa selesai pada tahun 2019 atau 2021.
"Mungkin selesai 2019 atau kita selesai 2021," kata Luhut di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Luhut menegaskan proses divestasi Freeport sangat dimungkinkan memperoleh sumber pendanaan dari berbagai pihak. Banyak skema pendanaan yang dimungkinkan untuk melakukan divestasi saham Freeport. Termasuk pinjaman dari bank asing, Deutsche Bank. "Karena itu barang bagus," ujar Luhut.
Sebagaimana diketahui, komposisi saham PT Freeport Indonesia saat ini dimiliki Freeport McMoran sebanyak 90,64 persen. Sisanya 9,36 persen dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Indonesia mewajibkan perusahaan tambang dimiliki pemerintah setidaknya 30 persen.
Divestasi supaya pemerintah atau badan usaha milik pemerintah (nasional maupun daerah) memiliki 30 persen saham Freeport dilaksanakan secara bertahap. Karena sudah memiliki saham sebanyak 9,36 persen, maka Indonesia perlu membeli 10,64 persen lagi pada tahun ini supaya mencapai 20 persen. Namun belakangan, pemerintah menuntuk penambahan kepemilikan saham hingga 51 persen demi tegaknya kedaulatan nasional.
Untuk divestasi kali ini, Freeport Indonesia menawarkan harga sebesar 1,7 miliar dolar AS atau Rp23,5 triliun. Beberapa pihak menganggap harga penawaran Freeport terlalu tinggi, termasuk di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarmo.
